Di sisi lain, Bima menegaskan komitmen pemerintah. Langkah efisiensi ini adalah wujud nyata untuk menjaga stabilitas harga, khususnya agar tidak membebani kelompok menengah ke bawah. “Bagi Presiden, bagi pemerintah saat ini, keberpihakan kepada warga terutama kelas menengah ke bawah itu sangat penting untuk dijaga,” tegasnya.
Lalu bagaimana dengan pelayanan publik? Bima memastikan layanan esensial tak akan terganggu. Sektor-sektor vital seperti lingkungan hidup, sumber daya air, pemadam kebakaran, dan Satpol PP tetap beroperasi penuh. Untuk layanan di tingkat kecamatan, kelurahan, dan perizinan, tetap berjalan dengan pembatasan maksimal separuh pegawai yang bekerja dari kantor.
Tentu saja, pengawasan ketat diperlukan agar WFH tidak jadi ajang bermalas-malasan. Pemerintah menerapkan sistem pelaporan kinerja digital dan pemantauan lokasi. Sanksi menanti bagi ASN yang melalaikan tugas, termasuk pejabat yang lalai mengawasi.
Hal lain yang diapresiasi Bima adalah inisiatif Wali Kota Bekasi mendorong ASN-nya naik transportasi umum atau bersepeda. Ke depan, ia berharap langkah ini bisa dikembangkan lebih jauh. Terutama dengan fokus pada transportasi publik berbasis listrik.
“Sebetulnya kalau skema kendaraan listrik ini juga fokus ke transportasi publik, akan jauh lebih signifikan dampaknya,” tuturnya. Gagasan itu, menurutnya, sudah mulai diinisiasi oleh Presiden. Sebuah harapan untuk efisiensi energi yang lebih besar lagi di masa mendatang.
Artikel Terkait
Metode 50:30:20, Panduan Awal Atur Gaji agar Tak Cepat Habis
Presiden Prabowo Hadiri Puncak Munas IPSI, Pemilihan Ketua Umum Jadi Agenda Utama
Michelle Ashley Klaim Mandiri Finansial, Tolak Buka Sumber Penghasilan
Laga Eliminasi IBF Batal, Brandon Adams Dilarikan ke RS Sebelum Timbang Badan