Misbakhun Kritik Usulan JK Kurangi Subsidi BBM, Pastikan Harga Tak Naik hingga Akhir 2026

Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, angkat bicara menanggapi usulan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalla sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah gejolak krisis energi global. Menurut Misbakhun, pernyataan JK itu terasa janggal dan tidak seharusnya dilontarkan.

“Data soal BBM subsidi yang disampaikan Jusuf Kalla kurang update,” ujar Misbakhun kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).

Dia menduga, hal itu mungkin terjadi karena JK sudah tak lagi memiliki akses terhadap data fiskal dan APBN terkini. “Untuk itu, tidak seharusnya situasi kenaikan minyak di pasar dunia dipakai untuk memanaskan situasi masyarakat dengan isu memaksakan kenaikan harga BBM di Indonesia,” tegasnya.

Di sisi lain, Misbakhun mengungkapkan bahwa pemerintah punya perhitungan sendiri. Berdasarkan kalkulasi detail dari Kementerian Keuangan, Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi. Keputusan ini, katanya, bukan tanpa dasar.

“Arahan Bapak Presiden Prabowo untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi didukung oleh perhitungan yang cermat, hati-hati, dan memperhatikan daya dukung ruang fiskal yang ada,” jelas Misbakhun.

Lebih lanjut, dia menyebut langkah itu juga dalam rangka melindungi daya beli masyarakat dari inflasi akibat kenaikan harga komoditas global.

Menurut penuturannya, dalam rapat Komisi XI DPR, Menteri Keuangan bahkan memastikan harga BBM subsidi akan bertahan tidak naik sampai akhir 2026. Ini berlaku sekalipun asumsi rata-rata harga minyak dunia mencapai level USD 100 per barel. Tak hanya itu, persediaan pangan di Bulog juga disebutnya dalam kondisi sangat aman.

“Stok pangan nasional kita saat ini yang tertinggi dalam sejarah, sekitar 4,4 juta ton, tersimpan di gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia,” paparnya.

Namun begitu, Misbakhun justru merasa khawatir dengan analisis yang datang dari JK. Menurutnya, sangat berbahaya jika analisis yang dianggapnya tidak akurat itu digunakan sebagai dasar untuk mendorong kenaikan harga.

“Adalah sangat mengkhawatirkan apabila analisa yang tidak akurat dari Mantan Wapres Jusuf Kalla terkait harga BBM, hendak dipakai untuk menaikkan harga BBM bersubsidi,” katanya.

Dia menilai, sebagai tokoh bangsa, seharusnya JK lebih bijaksana. Wacananya dinilai kurang elok, bahkan cenderung menyesatkan karena ketidakakuratan data dan analisis.

“Ini sungguh kurang elok dan kurang bijaksana sebagai tokoh bangsa,” tambah Misbakhun dengan nada kesal.

Dia berharap di tengah situasi global yang makin sulit diprediksi terutama dengan memanasnya konflik antara Iran melawan AS dan Israel para tokoh justru membangun narasi yang menyejukkan. Bukan malah memanaskan suhu politik dengan prediksi-prediksi yang bisa memicu keresahan.

“Sudah sepantasnya Jusuf Kalla dengan pengalamannya merangkul seluruh elemen masyarakat, bergotong royong dengan pemerintah,” imbuhnya.

Pada akhirnya, Misbakhun berharap semua tokoh bangsa berada dalam satu barisan dengan pemerintah. Tujuannya untuk memperkuat persatuan nasional, menjaga kondisi politik tetap kondusif, dan membiarkan rakyat menjalani hidup dengan tenang tanpa diganggu isu-isu yang memanas.

“Rakyat harus bisa tetap menjalankan aktivitas dengan tenang, tanpa dipanasi-panasi isu kenaikan harga BBM atau bahan pokok yang justru bisa memicu gejolak,” pungkasnya.

(zap/dhn)