Misbakhun Kritik Usulan JK Kurangi Subsidi BBM, Pastikan Harga Tak Naik hingga Akhir 2026

Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, angkat bicara menanggapi usulan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalla sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah gejolak krisis energi global. Menurut Misbakhun, pernyataan JK itu terasa janggal dan tidak seharusnya dilontarkan.

“Data soal BBM subsidi yang disampaikan Jusuf Kalla kurang update,” ujar Misbakhun kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).

Dia menduga, hal itu mungkin terjadi karena JK sudah tak lagi memiliki akses terhadap data fiskal dan APBN terkini. “Untuk itu, tidak seharusnya situasi kenaikan minyak di pasar dunia dipakai untuk memanaskan situasi masyarakat dengan isu memaksakan kenaikan harga BBM di Indonesia,” tegasnya.

Di sisi lain, Misbakhun mengungkapkan bahwa pemerintah punya perhitungan sendiri. Berdasarkan kalkulasi detail dari Kementerian Keuangan, Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi. Keputusan ini, katanya, bukan tanpa dasar.

“Arahan Bapak Presiden Prabowo untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi didukung oleh perhitungan yang cermat, hati-hati, dan memperhatikan daya dukung ruang fiskal yang ada,” jelas Misbakhun.

Lebih lanjut, dia menyebut langkah itu juga dalam rangka melindungi daya beli masyarakat dari inflasi akibat kenaikan harga komoditas global.

Menurut penuturannya, dalam rapat Komisi XI DPR, Menteri Keuangan bahkan memastikan harga BBM subsidi akan bertahan tidak naik sampai akhir 2026. Ini berlaku sekalipun asumsi rata-rata harga minyak dunia mencapai level USD 100 per barel. Tak hanya itu, persediaan pangan di Bulog juga disebutnya dalam kondisi sangat aman.

“Stok pangan nasional kita saat ini yang tertinggi dalam sejarah, sekitar 4,4 juta ton, tersimpan di gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia,” paparnya.

Namun begitu, Misbakhun justru merasa khawatir dengan analisis yang datang dari JK. Menurutnya, sangat berbahaya jika analisis yang dianggapnya tidak akurat itu digunakan sebagai dasar untuk mendorong kenaikan harga.