Min Aung Hlaing Resmi Jadi Presiden, Transisi Kuasa Junta Myanmar Dikritik

Tanggal 3 April 2026 menandai babak baru yang kelam bagi Myanmar. Min Aung Hlaing, mantan panglima junta militer, resmi terpilih sebagai presiden. Hasil pemungutan suara di parlemen itu, bagi banyak pengamat, cuma pengesahan formal belaka. Sebuah transisi yang dirancang ketat agar tentara tetap memegang kendali.

Dengan 429 suara dari total 584, kemenangan pria 69 tahun itu hampir tak terbendung. Parlemen didominasi partai pro-militer dan anggota yang ditunjuk junta. Jadi, ya, hasilnya bisa ditebak.

Jalan Min Aung Hlaing ke kursi kepresidenan berawal dari kudeta berdarah Februari 2021. Kala itu, ia menggulingkan Aung San Suu Kyi, pemimpin sipil yang terpilih secara demokratis. Partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), memang dua kali menang telak: 2015 dan 2020. Tapi militer punya alasan sendiri. Mereka menuduh ada kecurangan besar, lalu mengambil alih kekuasaan. Keputusan itu memicu perang saudara yang hingga kini masih menyala.

Perang Sipil yang Tak Kunjung Padam

Lima tahun berlalu, Myanmar masih terbelah. Militer menguasai kota-kota besar dan institusi penting, itu betul. Tapi kendali mereka sesungguhnya kurang dari separuh wilayah negara. Daerah perbatasan dan pedesaan banyak yang jadi ajang pertempuran sengit atau malah dikuasai kelompok oposisi.

Korban berjatuhan. PBB mencatat, sejak 2021 sekitar 6.800 warga sipil tewas dan 3,6 juta orang terpaksa mengungsi. Angka sebenarnya mungkin jauh lebih besar.

Nah, pemilu yang melantik Min Aung Hlaing ini pun diragukan keabsahannya. Pertempuran di berbagai daerah membuat pemungutan suara hanya bisa dilakukan di 265 dari 330 kota administratif. Banyak yang bilang, prosesnya jauh dari kata bebas dan adil.

Partai oposisi disingkirkan, kritik dikriminalisasi. Sementara Aung San Suu Kyi yang kini berusia 80 tahun, masih mendekam di penjara menjalani hukuman 27 tahun atas berbagai tuduhan, termasuk korupsi.

Partai Solidaritas dan Pembangunan Union (USDP) meraih 81% kursi. Belum lagi, konstitusi mengalokasikan 25% kursi untuk militer. Jadi, kekuasaan mereka benar-benar terkunci.

Konsolidasi Kekuasaan Sejak Kudeta

Min Aung Hlaing bukan cuma duduk manis. Sejak 2021, ia membangun berbagai mekanisme untuk mengukuhkan cengkeraman militer. Salah satunya, membentuk Dewan Konsultatif Persatuan.

Dewan beranggotakan lima orang ini disebut para analis sebagai "lembaga super". Posisinya berada di atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, panglima tidak benar-benar menyerahkan kekuasaan. Ia hanya mendistribusikannya ke lembaga-lembaga yang dikuasai dirinya dan sekutu.

Yoshihiro Nakanishi, profesor dari Universitas Kyoto, punya pandangan tajam. Menurutnya, transisi ini sama sekali bukan menuju pemerintahan sipil yang demokratis.

"Ini justru upaya memformalkan rezim militer," katanya. "Mereka ingin kudeta 2021 diterima sebagai kenyataan yang tak bisa diubah."

Ekonomi Terpuruk, Ditambah Krisis Bahan Bakar

Kondisi ekonomi Myanmar sudah parah akibat perang dan sanksi. Kini, dampak konflik di Timur Tengah memperburuk keadaan. Negara ini sangat bergantung impor bahan bakar olahan dari Singapura dan Malaysia. Gangguan di Selat Hormuz otomatis mendongkrak harga.

Biaya transportasi melambung, inflasi makin menggila, hidup rakyat sehari-hari jadi makin sulit. Junta sampai memberlakukan pembatasan bahan bakar untuk kendaraan pribadi.

Moe Thuzar, peneliti senior di ISEAS–Yusof Ishak Institute, melihat ini sebagai tantangan berat.

"Krisis energi jadi masalah serius bagi pemerintahan mana pun yang coba memulihkan ekonomi," ujarnya. "Apalagi di tengah perebutan kendali wilayah yang masih terjadi. Perang belum mereda, dan militer masih bertekad melancarkan operasi tempur yang mereka sebut 'anti-teroris'."

Drone dan Serangan Udara Makin Intens

Jalan damai tampaknya masih jauh dari bayangan. Junta malah memperluas wajib militer dan semakin mengandalkan teknologi. Penggunaan drone dalam operasi militer kian masif, begitu pula serangan udara.

Desember 2025 lalu, militer sempat mencatat kemajuan di beberapa front. Tapi dominasi penuh tak kunjung tercapai. Serangan udara yang intens justru banyak memakan korban sipil, terutama di Sagaing, Rakhine, dan daerah konflik lainnya.

Perang Berpotensi Memanas

Menjelang jadi presiden, Min Aung Hlaing mengundurkan diri dari posisi panglima setelah 15 tahun. Penggantinya adalah Ye Win Oo, sekutu dekat dan mantan kepala intelijen yang memimpin penangkapan Aung San Suu Kyi pada 2021. Banyak yang bilang, kenaikan jabatannya murni karena loyalitas.

Di sisi lain, kelompok oposisi tak tinggal diam. Mereka membentuk badan baru tepat sebelum pemungutan suara presiden.

Sabe Soe dari Burma Center Prague pesimis. "Revolusi Musim Semi dan perang saudara kemungkinan akan terus berlanjut, bahkan meningkat," katanya.

"Militer masih menyerang warga sipil dari udara. Situasi kemanusiaan dan represi diprediksi makin buruk dalam beberapa bulan ke depan."

Ia mendesak komunitas internasional untuk tidak memberi legitimasi pada sistem politik junta.

Ancaman dari Mahkamah Pidana Internasional

Meski tampak kokoh, kekuasaan militer masih bisa ditantang. Perhatikan sosok Khin Yi, ketua USDP dan mantan kepala polisi, yang terpilih jadi ketua majelis rendah Maret lalu.

Hunter Marston dari CSIS mengatakan, langkah Khin Yi ke depan akan jadi penentu. "Apakah parlemen bisa bertindak lebih dari sekadar stempel pengesah?"

"Mereka mungkin coba perkenalkan reformasi politik-ekonomi terbatas untuk tarik investor," tambahnya. "Tapi jangan harap ada perubahan cepat atau demokratisasi dalam waktu dekat."

Min Aung Hlaing sendiri masih dibayangi sorotan internasional. Jaksa ICC bahkan sudah mengajukan surat perintah penangkapannya pada 2024, terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan pada etnis Rohingya.

Demokrasi atau Kediktatoran?

China mungkin sudah memberi selamat. Tapi negara tetangga lain belum tentu mau bekerja sama dengan junta. Semua tampilan diplomatik itu tak mengubah peta kekuasaan di dalam negeri.

Yoshihiro Nakanishi kembali memberi peringatan. "Fakta bahwa panglima tertinggi cuma lepas seragam lalu jadi presiden menunjukkan sistem akuntabilitas militer tidak jalan."

"Pemerintahan baru ini justru berpotensi berkembang jadi kediktatoran yang semakin personal," pungkasnya.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman.

Diadaptasi oleh Joan Rumengan

Editor: Ayu Purwaningsih