Kabupaten Sleman memutuskan untuk tidak mengikuti imbauan kerja dari rumah atau WFH bagi ASN-nya setiap Jumat. Bupati Sleman, Harda Kiswaya, punya alasan yang cukup gamblang: khawatir pelayanan kepada masyarakat jadi kurang optimal.
"Perintah itu saya hormati," ujar Harda, Jumat lalu.
Namun begitu, untuk wilayahnya, dia merasa penerapan WFH bakal mengganggu. "Kalau di Kabupaten Sleman, enggak bisa optimal melayani masyarakat," tegasnya.
Jadi, bagi para ASN di sana, hari Jumat tetap berjalan seperti biasa. Harda memastikan tidak ada masalah dengan keputusan itu.
Di sisi lain, selain soal WFH, sang Bupati mengaku masih mengkaji hal lain. Salah satunya adalah rencana pembatasan BBM dinas. Masih dalam proses identifikasi, katanya.
Kebijakan WFH satu hari sepekan ini sendiri datang dari pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menyampaikannya dalam sebuah konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, akhir Maret lalu.
"Ini sebagai langkah adaptif dan preventif," jelas Airlangga kala itu.
Dia menyebut, kebijakan ini bertujuan menciptakan transformasi budaya kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital untuk menghadapi dinamika global.
Rencananya, skema kerja dari rumah ini akan dituangkan dalam Surat Edaran Menpan RB dan Mendagri. Intinya, ini langkah efisiensi dalam rangka antisipasi gejolak geopolitik dunia.
Tapi, tampaknya di Sleman, pertimbangan untuk menjaga kualitas pelayanan di lapangan masih diutamakan. Mereka memilih jalan lain.
Artikel Terkait
Kapolda Sumsel: Tidak Ada Toleransi bagi Pelaku Begal, Patroli Diperketat
Calon Pengantin di Pati Kabur ke Hotel di Jepara Beberapa Jam Sebelum Akad Nikah
Persib Bandung Juara Liga Indonesia untuk Kelima Kalinya, Bobotoh Banjiri Pusat Kota Bandung
Ribuan Lele Tumpah di SPBU Klaten Akibat Pintu Mobil Pengangkut Copot