Di sisi lain, kolaborasi lintas sektor dinilai sangat krusial. Tanpa itu, dampak PHTC bagi masyarakat bisa jadi tak maksimal.
"Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan bahwa berbagai PHTC pemerintah harus memberikan dampak luas, nyata, dan berkelanjutan bagi masyarakat," papar Rini.
"Oleh karena itu, kerja kolaboratif antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dibutuhkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional," imbuhnya.
Untuk mempercepat proses, pemerintah mengedepankan pendekatan collaborative dan network governance. Skema ini diharapkan bisa menyambungkan seluruh instansi agar bekerja seirama. Dengan begitu, tanggung jawab pembangunan tak lagi terpenggal-penggal secara sektoral, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif.
Fleksibilitas kebijakan juga tak kalah penting. Pemerintah ingin sistem pemenuhan SDM bisa adaptif dengan kebutuhan di lapangan. Namun begitu, fleksibilitas ini harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Jangan sampai kualitas justru terabaikan.
“Selain diperlukan adanya kebijakan pemenuhan SDM yang fleksibel dan adaptif, juga diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat agar kualitas SDM tetap terjaga," tambah Rini menutup penjelasannya.
Artikel Terkait
SIM Keliling Bandung Buka di Dua Lokasi Hari Ini untuk Perpanjangan SIM
Dubes Iran Temui Megawati, Sampaikan Pesan Soal Peran PBB di Tengah Konflik
BMKG Peringatkan El Nino Godzilla, Lahan Gambut Jadi Fokus Mitigasi
IPOT Perkuat Layanan e-IPO, Fasilitasi Investor Ritel di Tengah Minat IPO yang Meningkat