Anggota Komisi IV DPR, Rajiv Singh, mendesak Kementerian Kehutanan untuk tidak lengah. Menjelang musim kemarau panjang 2026 yang diprediksi bakal keras, koordinasi dengan pemerintah daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus benar-benar ditingkatkan. Bukan sekadar wacana, tapi aksi nyata di lapangan.
"Koordinasi dengan daerah-daerah rawan harus terus diperkuat," tegas Rajiv, Selasa (31/3).
Menurutnya, kegiatan seperti apel siaga dan jambore karhutla yang sudah berjalan jangan cuma jadi seremoni belaka. Itu semua perlu diikuti dengan kesiapan yang konkret. Soalnya, ancamannya sudah mulai terlihat.
Beberapa wilayah di Tanah Air sudah menunjukkan tanda-tanda awal peningkatan titik panas atau hotspot. Riau, misalnya. Provinsi itu tercatat sebagai wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi di Pulau Sumatera sepanjang awal tahun hingga 25 Maret 2026. Angkanya mencapai 302 titik dari total 582 di seluruh Sumatra. Data dari BNPB pun menguatkan, luas areal karhutla di Riau dalam periode yang hampir sama sudah menyentuh 2.713,26 hektare.
"Seperti di Riau, titik panas sudah mulai muncul. Ini harus jadi peringatan dini," ujar Rajiv.
Ia mengingatkan, prediksi BMKG menyebutkan musim kemarau 2026 akan datang bertahap mulai April hingga Juni. Yang mengkhawatirkan, kemarau kali ini berpotensi berlangsung lebih kering dan lebih panjang, terutama di Sumatera bagian tengah dan selatan, Kalimantan, serta sebagian Sulawesi.
Artikel Terkait
Kolaborasi Swasta-Pemerintah Turunkan Angka Stunting di Maluku Utara
Mobil Program Makan Bergizi NTB Diduga Disalahgunakan untuk Jemput Penumpang dan Wisata
Rupiah Menguat ke Rp16.986 Didorong Meredanya Ketegangan AS-Iran
Pesawat Angkut Militer Rusia An-26 Jatuh di Krimea, 29 Orang Tewas