Anggota DPR Desak Kementerian Kehutanan Tingkatkan Antisipasi Karhutla Jelang Kemarau Panjang 2026

Anggota Komisi IV DPR, Rajiv Singh, mendesak Kementerian Kehutanan untuk tidak lengah. Menjelang musim kemarau panjang 2026 yang diprediksi bakal keras, koordinasi dengan pemerintah daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus benar-benar ditingkatkan. Bukan sekadar wacana, tapi aksi nyata di lapangan.

"Koordinasi dengan daerah-daerah rawan harus terus diperkuat," tegas Rajiv, Selasa (31/3).

Menurutnya, kegiatan seperti apel siaga dan jambore karhutla yang sudah berjalan jangan cuma jadi seremoni belaka. Itu semua perlu diikuti dengan kesiapan yang konkret. Soalnya, ancamannya sudah mulai terlihat.

Beberapa wilayah di Tanah Air sudah menunjukkan tanda-tanda awal peningkatan titik panas atau hotspot. Riau, misalnya. Provinsi itu tercatat sebagai wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi di Pulau Sumatera sepanjang awal tahun hingga 25 Maret 2026. Angkanya mencapai 302 titik dari total 582 di seluruh Sumatra. Data dari BNPB pun menguatkan, luas areal karhutla di Riau dalam periode yang hampir sama sudah menyentuh 2.713,26 hektare.

"Seperti di Riau, titik panas sudah mulai muncul. Ini harus jadi peringatan dini," ujar Rajiv.

Ia mengingatkan, prediksi BMKG menyebutkan musim kemarau 2026 akan datang bertahap mulai April hingga Juni. Yang mengkhawatirkan, kemarau kali ini berpotensi berlangsung lebih kering dan lebih panjang, terutama di Sumatera bagian tengah dan selatan, Kalimantan, serta sebagian Sulawesi.

"Ini kombinasi sangat berbahaya. Kemarau datang lebih cepat, lebih kering, dan lebih panjang," katanya.

"Data BMKG harus jadi alarm serius bagi kita semua. Jangan sampai kita kecolongan seperti tahun-tahun sebelumnya," imbuh politisi itu.

Rajiv juga menekankan, akar masalahnya tidak melulu pada cuaca. Aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar masih jadi penyumbang utama bencana asap ini. Setiap musim kemarau tiba, pola peningkatan titik panas di Sumatera dan Kalimantan selalu terulang.

Oleh karena itu, langkah antisipasi harus diperketat. Deteksi dini hotspot harus optimal, patroli terpadu di wilayah rawan ditingkatkan. Jangan lupa, kesiapan sarana pemadaman sejak dini dan pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan juga kunci.

"Kalau titik api bisa diketahui sejak awal, penanganannya jauh lebih mudah," pungkasnya.

Biaya pun, tentu saja, akan lebih hemat dibandingkan jika api sudah membesar dan meluas tak terkendali.