“Mobilitas lain yang kami efisiensi termasuk pembatasan pakai kendaraan dinas, dipotong 50%. Kecuali untuk operasional penting dan kendaraan listrik. Kami juga mendorong maksimalin pakai transportasi publik,” jelasnya.
Nah, soal teknis pelaksanaannya, Airlangga menyebut nanti akan diatur lewat Surat Edaran Mendagri. “Ini akan diatur oleh SE dari Menteri Dalam Negeri,” tegasnya.
Semua kebijakan ini rencananya langsung berlaku mulai 1 April. Meski terdengar cukup mengencangkan ikat pinggang, pemerintah berjanji efisiensi ini nggak akan ganggu kinerja. Pelayanan ASN ke masyarakat diharapkan tetap berjalan seperti biasa, tanpa ada potongan kualitas.
Jadi, siap-siap saja. Pekan depan, suasana kantor pemerintahan di hari Jumat mungkin akan lebih sepi.
Artikel Terkait
LPPOM MUI Tegaskan Kue Berbentuk Hewan Tertentu Tak Bisa Disertifikasi Halal
Kuwait Tuduh Iran Serang Kapal Tanker Minyaknya di Dekat Dubai
Empat Tersangka Penganiayaan Aktivis KontraS Ditahan di Sel Maksimum Pomdam Jaya
Bareskrim Ungkap Perdagangan Emas Ilegal Senilai Rp 25,9 Triliun dari Kalbar hingga Papua