Prabowo Kutuk Penyimpangan Oknum Negara dalam Kasus Penyegelan Aspirasi

Faktanya, akhir-akhir ini aspirasi dan kritik banyak disuarakan oleh anak-anak muda, generasi milenial dan Gen Z. Hal ini wajar saja. Kedua generasi inilah yang mendominasi demografi Indonesia dalam satu hingga dua dekade terakhir.

Menurut data BPS per 2025, generasi Z jumlahnya mencapai 74,93 juta jiwa, sementara milenial sekitar 69,38 juta jiwa. Rata-rata usianya antara 25 sampai 45 tahun. Mereka tumbuh dan terdidik dalam alam demokrasi pasca Reformasi 1998. Tak heran jika mereka jadi komunitas yang kritis dan rasional.

Bagi mereka, kebebasan berpendapat sudah jadi kebiasaan sejak di rumah, sekolah, hingga kampus. Karena sudah mendarah daging, mereka tidak takut untuk berdebat, termasuk di ruang publik. Seperti yang bisa kita saksikan di media sosial, suara mereka kerap kali lantang menentang segala bentuk teror dan intimidasi terhadap yang berbeda pendapat.

Menyikapi hal ini, pendekatan yang bijak adalah kunci. Dialog harus diutamakan. Pendekatan represif, apalagi dengan teror dan intimidasi, sama sekali tidak akan efektif. Alih-alih menyelesaikan masalah, cara-cara kasar justru memantik perlawanan dan menciptakan suasana yang tidak kondusif. Ujung-ujungnya, pemerintah sendiri yang akan dapat beban tambahan.

Pada akhirnya, kita semua berharap rivalitas politik tidak mengganggu fokus pemerintah dalam menangani persoalan nyata yang sedang dihadapi. Masih banyak pekerjaan rumah. Penanganan dampak bencana di Sumatera harus terus berjalan. Perbaikan infrastruktur dan pemukiman di wilayah terdampak juga belum selesai.

Di bidang ekonomi, selain berusaha menekan angka pengangguran, pemerintah juga sedang berjibaku mengatasi defisit anggaran. Situasi semakin rumit dengan eskalasi perang di kawasan Teluk yang melibatkan Iran melawan Israel dan AS. Salah satu efek sampingnya adalah ancaman ketersediaan energi minyak dalam beberapa bulan ke depan.

Demi kebaikan bersama, sudah selayaknya seluruh elemen masyarakat mendukung upaya pemerintah mengatasi berbagai persoalan berat ini. Rivalitas politik itu tidak salah. Tapi setiap pelakunya harus ingat, jangan sampai tindakannya merusak stabilitas negara dan pemerintahan yang kita cintai bersama.

Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua komisi III DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan).