Pemerintah Koordinasi dengan Iran untuk Keamanan Kapal Indonesia di Selat Hormuz

Pemerintah tak henti-hentinya memperkuat koordinasi. Tujuannya jelas: memastikan kapal-kapal Indonesia yang berada di kawasan Teluk Persia bisa melintasi Selat Hormuz dengan selamat. Upaya ini bukan sekadar urusan menjaga pasokan energi nasional, tapi lebih dari itu, menyangkut nyawa para awak kapal di tengah situasi yang rawan.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan hal itu di Jakarta, Minggu (29/3/2026).

"Kami di Kementerian ESDM terus berkomunikasi intens dengan Kementerian Luar Negeri. Intinya, proses pelintasan di Selat Hormuz harus aman dan lancar. Prioritas utama bukan cuma muatan, tapi keselamatan anak buah kapal," ujar Anggia.

Di sisi lain, dari Kementerian Luar Negeri juga ada kabar yang cukup menggembirakan. Juru Bicara mereka, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyebut bahwa koordinasi intensif sudah dilakukan sejak awal oleh KBRI di Tehran dengan berbagai pihak di Iran.

"Alhamdulillah, sudah ada tanggapan positif dari Iran. Sekarang tinggal tindak lanjut teknis dan operasionalnya saja yang sedang dikerjakan," kata Nabyl.

Lalu, bagaimana dengan perusahaan yang kapalnya terdampak langsung? Pertamina, melalui anak usahanya Pertamina International Shipping (PIS), mengaku sedang menyiapkan segala hal teknis dan administratif. Dua kapal mereka, Pertamina Pride dan Gamsunoro, sedang menunggu waktu yang tepat untuk berlayar melewati selat sempit itu.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah. Namun, nada kekhawatiran tetap terdengar.

"Keselamatan awak kapal, keamanan kapal dan muatan, itu yang utama. Kami juga minta doa dari masyarakat agar semuanya berjalan baik," tutur Baron.

Namun begitu, pemerintah rupanya tak hanya bergantung pada satu strategi. Menurut Anggia, untuk jaga ketahanan pasokan BBM dalam negeri, diversifikasi sumber energi sedang digenjot. Opsi pasokan minyak mentah dan BBM dari kawasan lain di luar Timur Tengah sedang dibuka lebar-lebar.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Intinya, perluas sumber impor minyak dari berbagai negara. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang.

Sebagai gambaran, sepanjang tahun 2025 lalu, Pertamina mengimpor sekitar 135,33 juta barel minyak mentah. Sekitar 19 persennya, atau 25,36 juta barel, bersumber dari Arab Saudi. Selebihnya, datang dari berbagai penjuru: Afrika, Amerika Latin, Amerika Serikat, Malaysia, dan lainnya. Ada juga kerja sama jangka panjang untuk pasokan BBM dengan Singapura dan Malaysia.

Jadi, sambil menunggu kapal-kapal itu bisa berlayar dengan tenang, langkah antisipasi jangka panjang juga terus digulirkan. Semua demi satu hal: menjaga agar pasokan energi dalam negeri tetap stabil, apapun yang terjadi di luar sana.