Prabowo Kutuk Penyimpangan Oknum Negara dalam Kasus Penyegelan Aspirasi

Rivalitas politik itu wajar dalam demokrasi. Tapi ada batasnya. Ia tak boleh sampai menumbuhkan benih instabilitas, apalagi mengganggu jalannya pemerintahan. Siapa pun yang terlibat di dalamnya, jangan sampai menunggangi perbedaan dengan aksi teror atau intimidasi. Itu jelas melukai prinsip kebebasan berpendapat yang sudah jadi kesepakatan bersama kita.

Belakangan ini, rivalitas antar aktor politik terasa semakin tidak sehat. Bahkan, berbahaya. Pemicu utamanya adalah kasus penyiraman air keras terhadap seorang aktivis. Reaksi Presiden Prabowo Subianto terhadap kasus itu punya arti penting. Lewat pernyataan resmi, dua institusi negara mengumumkan bahwa pelakunya adalah empat oknum dari sebuah lembaga negara, yang konon bertindak berdasarkan perintah atasan.

Presiden Prabowo dengan tegas mengutuk aksi itu dan mendesak pengusutan tuntas.

Reaksi seperti itu sudah seharusnya. Bisa dipahami, Presiden pasti melihat ada kelompok kekuatan tertentu yang ingin merusak reputasi dan kredibilitas pemerintahannya. Lebih jauh lagi, dalam iklim demokrasi yang menjamin kebebasan bersuara, kelompok di balik empat oknum itu seolah ingin membangun sentimen permusuhan. Mereka memposisikan presiden dan publik saling berhadap-hadapan.

Nah, kalau upaya melemahkan posisi presiden justru dilakukan oleh oknum di dalam institusi negara sendiri, bukankah itu bentuk rivalitas yang sangat berbahaya? Padahal, sejatinya, mereka yang bekerja di lembaga negara wajib loyal kepada negara dan pemerintah yang sah.

Lantas, pertanyaan besarnya: empat oknum itu diperintah oleh siapa? Dan sang pemberi perintah ini bekerja untuk kepentingan siapa, sampai berani merusak pemerintahan yang sah?

Dalam kancah perebutan pengaruh, teror dan intimidasi oleh oknum negara terhadap warga yang menyuarakan aspirasi, sering kali cuma dipahami sebagai intrik politik biasa. Targetnya jelas: mencoreng dan menjatuhkan kredibilitas pemerintahan. Namun dampaknya jauh lebih serius.

Selain menabur benih instabilitas, tindakan semacam itu merusak citra bangsa. Indonesia bisa diibaratkan seperti wajah yang menyeramkan, menimbulkan rasa takut karena tidak demokratis. Citra pemerintah di mata dunia internasional pun ikut anjlok. Dalam situasi seperti ini, pemerintahan Prabowo Subianto jelas yang paling dirugikan. Sebab, setiap terjadi teror terhadap kebebasan berpendapat, kecurigaan dan kecaman pertama pasti mengarah ke pemerintah, yang dianggap mengendalikan semua instrumen negara.

Di sisi lain, ada aspek lain yang mesti diwaspadai. Dari citra yang tercoreng itu, rongrongan terhadap kebebasan berpendapat lambat laun bisa menyulut perlawanan publik. Ruang publik akan terus riuh oleh gema kritik sebagai bentuk pembangkangan terhadap teror. Karena itulah, aktor intelektual di balik aksi intimidasi ini tak boleh lagi diberi ruang. Membiarkannya hanya akan memperkeruh masalah yang sudah dihadapi bangsa ini.

Faktanya, akhir-akhir ini aspirasi dan kritik banyak disuarakan oleh anak-anak muda, generasi milenial dan Gen Z. Hal ini wajar saja. Kedua generasi inilah yang mendominasi demografi Indonesia dalam satu hingga dua dekade terakhir.

Menurut data BPS per 2025, generasi Z jumlahnya mencapai 74,93 juta jiwa, sementara milenial sekitar 69,38 juta jiwa. Rata-rata usianya antara 25 sampai 45 tahun. Mereka tumbuh dan terdidik dalam alam demokrasi pasca Reformasi 1998. Tak heran jika mereka jadi komunitas yang kritis dan rasional.

Bagi mereka, kebebasan berpendapat sudah jadi kebiasaan sejak di rumah, sekolah, hingga kampus. Karena sudah mendarah daging, mereka tidak takut untuk berdebat, termasuk di ruang publik. Seperti yang bisa kita saksikan di media sosial, suara mereka kerap kali lantang menentang segala bentuk teror dan intimidasi terhadap yang berbeda pendapat.

Menyikapi hal ini, pendekatan yang bijak adalah kunci. Dialog harus diutamakan. Pendekatan represif, apalagi dengan teror dan intimidasi, sama sekali tidak akan efektif. Alih-alih menyelesaikan masalah, cara-cara kasar justru memantik perlawanan dan menciptakan suasana yang tidak kondusif. Ujung-ujungnya, pemerintah sendiri yang akan dapat beban tambahan.

Pada akhirnya, kita semua berharap rivalitas politik tidak mengganggu fokus pemerintah dalam menangani persoalan nyata yang sedang dihadapi. Masih banyak pekerjaan rumah. Penanganan dampak bencana di Sumatera harus terus berjalan. Perbaikan infrastruktur dan pemukiman di wilayah terdampak juga belum selesai.

Di bidang ekonomi, selain berusaha menekan angka pengangguran, pemerintah juga sedang berjibaku mengatasi defisit anggaran. Situasi semakin rumit dengan eskalasi perang di kawasan Teluk yang melibatkan Iran melawan Israel dan AS. Salah satu efek sampingnya adalah ancaman ketersediaan energi minyak dalam beberapa bulan ke depan.

Demi kebaikan bersama, sudah selayaknya seluruh elemen masyarakat mendukung upaya pemerintah mengatasi berbagai persoalan berat ini. Rivalitas politik itu tidak salah. Tapi setiap pelakunya harus ingat, jangan sampai tindakannya merusak stabilitas negara dan pemerintahan yang kita cintai bersama.

Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua komisi III DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan).