Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN Butuh Rp20 Triliun

Nah, untuk tahun ini, anggarannya tak jauh beda. Basuki menyebut alokasi di tahun 2026 sekitar Rp3,7 triliun. Angka itu sudah disiapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berjalan.

Di sisi lain, pembiayaan IKN memang tak cuma mengandalkan APBN. Basuki sebelumnya telah menjelaskan soal skema pembiayaan kolaboratif. Skema itu memadukan anggaran negara, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan juga investasi swasta murni.

Dan menariknya, minat swasta ternyata cukup besar. Ada catatan tentang 17 calon pemrakarsa dengan estimasi investasi mencapai Rp158,73 triliun! Mereka tertarik menanamkan modal di sektor hunian, jalan, dan tentu saja MUT.

Belum lagi, OIKN menyebut sudah ada 50 investor swasta dan lembaga yang menandatangani kerja sama. Nilainya sekitar Rp66 triliun dan tersebar di berbagai sektor strategis. Mulai dari pendidikan, kesehatan, kawasan komersial, perbankan, hingga perumahan. Jadi, meski proyek pemerintah ini memakan anggaran besar, geliat investasi dari luar juga terlihat cukup menggembirakan.