Panglima TNI Ambil Alih Langsung Jabatan Kepala BAIS di Tengah Kasus Aktivis

Panglima TNI Ambil Alih, Jabatan Kepala BAIS Diserahkan di Tengah Kasus Aktivis

Rabu lalu, 25 Maret 2026, ruang kerja Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjadi saksi sebuah prosesi yang jauh dari sekadar rutinitas. Letnan Jenderal Yudi Abrimantyo menyerahkan jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Acara yang tampak formal itu punya riak yang dalam. Banyak yang membaca langkah ini sebagai upaya mencegah politisasi kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, aktivis KontraS, yang diduga melibatkan personel BAIS.

Menurut sejumlah saksi, situasinya memang sedang memanas. Dugaan keterlibatan anggota intelijen militer dalam kasus kekerasan terhadap sipil ini menciptakan tekanan yang luar biasa.

Analis militer dan politik dari Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, melihat momen ini sebagai ujian berat bagi TNI. Bukan cuma soal disiplin, tapi juga menyangkut legitimasi mereka di mata publik.

"Ketika aktor dari wilayah sunyi ini justru muncul dalam kasus kekerasan yang terang-benderang di ruang publik, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar individu, melainkan kredibilitas sistem," ujarnya, Jumat (27/3).

Dia bilang, kasus ini sensitif betul. Intelijen militer seharusnya beroperasi dalam senyap. Begitu muncul di kasus terang-terangan, yang goyah adalah kepercayaan.

Dari kacamata internal militer, penyerahan jabatan langsung ke Panglima adalah pola klasik manajemen krisis. Sentralisasi kendali. Dalam tubuh bersenjata, pelanggaran oleh satu personel jarang dianggap sebagai kesalahan sendiri. Selalu ada kemungkinan gangguan pada rantai komando atau kohesi satuan. Makanya responsnya harus struktural, bukan cuma menjerat si pelaku.

Dengan mengambil alih langsung, Panglima TNI mengirim sinyal keras. Pertama, kasus ini dianggap serius dan butuh penanganan level tertinggi. Kedua, ini untuk mencegah friksi internal atau loyalitas ganda yang bisa mengganggu investigasi. Intinya, langkah ini upaya sterilisasi. Membersihkan potensi konflik di dalam BAIS agar fungsi intelijen strategisnya tetap jalan.

Namun begitu, ada dimensi politik yang tak bisa diabaikan. Kasus penyiraman air keras di Indonesia punya resonansi emosional yang kuat. Presiden Prabowo Subianto sendiri sudah minta kasus ini diusut tuntas. Ini bukan sekadar tindak kriminal biasa, tapi sudah menyentuh soal keadilan.

"Jika tidak ditangani secara cepat dan transparan, maka kasus ini justru berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap TNI," jelas Selamat.