Panglima TNI Ambil Alih Langsung Jabatan Kepala BAIS di Tengah Kasus Aktivis

Apalagi, TNI selama ini masih menikmati tingkat kepercayaan publik yang lumayan tinggi. Dengan sentralisasi kendali ini, mereka berusaha kirim pesan: institusi ini tidak akan melindungi pelanggar, sekalipun dari unit paling strategis. Ini soal manajemen persepsi. Mencegah narasi bahwa militer tutup-tutupi kasus internalnya.

Lebih jauh, ini bisa dilihat sebagai langkah antisipasi. Mencegah politisasi. Dalam demokrasi, kasus aparat bersenjata gampang sekali ditarik ke arena politik untuk mengkritik peran militer atau membangkitkan trauma masa lalu.

Tapi ada hal yang lebih mengkhawatirkan. Yakni potensi penyimpangan fungsi intelijen itu sendiri. BAIS seharusnya fokus pada pengumpulan informasi dan analisis strategis. Bukan pada aksi kekerasan langsung ke warga sipil. Jika personelnya terbukti terlibat, ini bisa jadi indikasi "mission creep" pergeseran fungsi ke operasional yang tidak sah.

"Jika tidak dikoreksi secara tegas, hal ini bisa merusak profesionalisme militer dan mengaburkan batas antara operasi negara dan tindakan kriminal," katanya.

Oleh karena itu, penanganannya tak boleh berhenti di pelaku lapangan. Harus ada penelusuran lebih dalam: apakah ada kegagalan pengawasan, pembiaran, atau bahkan perintah dari atasan? Ujung-ujungnya, semua akan berlabuh di peradilan militer.

Di sinilah ujian sesungguhnya bagi TNI. Bukan di retorika, tapi di tindakan nyata. Publik akan awasi betul. Apakah proses hukumnya transparan? Apakah hukumannya setimpal? Beranikah mereka mengungkap keterlibatan level yang lebih tinggi jika ada?

"Setiap ketidakkonsistenan akan memperkuat stigma lama tentang impunitas dalam tubuh militer. Sebaliknya, jika kasus ini ditangani secara terbuka dan tegas, TNI justru memiliki peluang untuk menunjukkan bahwa sistem hukumnya mampu bekerja lebih keras dan lebih disiplin dibandingkan sistem sipil," paparnya.

Jadi, penyerahan jabatan itu bukan akhir cerita. Itu baru langkah awal untuk meredam krisis. Jawaban akhirnya belum ada. Semuanya tergantung konsistensi selanjutnya dalam penegakan hukum, transparansi, dan menjaga profesionalisme.

Jika langkah awal ini diikuti tindakan nyata, krisis bisa jadi momentum perbaikan. Tapi jika tidak, ini akan jadi preseden buruk yang menggerus kepercayaan publik pelan-pelan. Pada akhirnya, yang dipertaruhkan adalah wajah TNI secara keseluruhan sebagai institusi profesional yang tunduk pada hukum.

"Dalam ujian seperti ini, publik tidak menunggu janji, mereka menunggu bukti," tandas Selamat Ginting menutup pembicaraan.