Pembiaran "Menjajakan Wilayah Negara Digunakan Pihak Asing, Jokowi Diduga Makar"?

Damai Hari Lubis
Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

Kasus Bandara di Morowali yang ramai diberitakan media belakangan ini, menurut pengamat, bisa menjadi pintu masuk bagi pihak berwenang untuk menginvestigasi, menahan, bahkan mengadili Jokowi. Tentu saja, ini hanya berlaku jika alat bukti yang ada sudah kuat dan memenuhi ketentuan hukum. Di sisi lain, jika benar Presiden RI Prabowo saat menjabat sebagai Menhan sama sekali tidak tahu menahu, maka beban moral dan hukumnya terlepas. Walau punya informasi sekadarnya, tapi itu tidak resmi dan tidak melibatkannya secara substansial.

Peristiwa Marowali ini punya kemiripan dengan praktik jual beli laut di PIK 2 dan kasus HGU yang ditawarkan ke perusahaan asing, yang memungkinkan penguasaan tanah hingga 190 tahun.

Nah, persoalan ini tentu saja terlepas dari berbagai intrik yang selama ini melekat pada Jokowi. Dia sering dituding publik terlibat praktik rasuah atau KKN sebuah kejahatan luar biasa. Belum lagi soal tuduhan penggunaan ijazah palsu S-1 dari UGM yang ramai di media sosial.

Dari ketiga kasus ini Morowali, PIK 2, dan HGU 190 Tahun besar kemungkinan Jokowi bisa diduga melakukan makar. Apalagi jika Polri dianggap tahu, melindungi, atau terlibat dalam semacam deelneming atau konspirasi politik.