Anggota DPR Apresiasi Kelancaran Pasokan BBM Saat Mudik Lebaran 2026

Jakarta

Luar biasa. Itulah kesan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Lamhot Sinaga, soal pengelolaan BBM saat Lebaran kemarin. Di tengah arus mudik yang membludak, pasokan dan distribusi bahan bakar minyak ternyata berjalan mulus, tanpa gangguan berarti.

Lamhot tak menyembunyikan apresiasinya. Menurutnya, momentum Lebaran selalu jadi ujian berat bagi ketahanan energi nasional. Tapi tahun 2026 ini, pemerintah dinilainya sukses menunjukkan kesiapan yang matang.

"Pasokan BBM aman dan distribusinya terkendali," tegas Lamhot dalam keterangannya, Rabu (25/3/2026).

Memang, konsumsi BBM jenis gasoline dan gasoil melonjak. Data Komisi VII DPR mencatat peningkatan itu dipicu mobilitas warga yang naik lebih dari 15 persen dibanding tahun sebelumnya. Tapi yang menarik, lonjakan kebutuhan itu ternyata bisa diimbangi sistem distribusi yang ada. Tak ada laporan kekacauan atau antrean panjang di SPBU.

Rahasianya? Langkah antisipatif. Pemerintah disebut telah menambah stok di terminal utama, mengoptimalkan armada, dan bahkan menyiapkan SPBU modular di titik-titik rawan. Semua itu dilakukan jauh-jauh hari.

"Ini bukan kerja instan. Ada perencanaan jangka panjang, simulasi kebutuhan, hingga pemetaan risiko," ujar Lamhot.

Ia juga menilai koordinasi lintas sektor berjalan baik. Kementerian ESDM, BUMN energi, hingga aparat keamanan terlihat bersinergi. Peran BPH Migas dalam pengawasan dan pengaturan stok di jalur mudik strategis pun dianggap sangat krusial.

Di balik layar, teknologi digital dimanfaatkan untuk memantau distribusi secara real time. Alhasil, respons terhadap potensi gangguan bisa dilakukan lebih cepat.

Tak cuma soal energi, Lamhot yang juga Ketua DPP Partai Golkar ini turut memuji pengelolaan arus mudik secara keseluruhan di bawah Presiden Prabowo Subianto. Koordinasi antarlembaga dinilainya efektif.

"Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang cepat dan responsif. Penanganan arus mudik tahun ini jauh lebih terorganisasi dan minim kendala berarti," ujarnya.

Kelancaran itu, katanya, tak hanya terlihat dari arus lalu lintas. Tapi juga dari tersedianya pasokan pokok dan energi untuk masyarakat. Kebijakan rekayasa lalu lintas dan kesiapan layanan publik turut diapresiasi.

Namun begitu, Lamhot mengingatkan perlunya evaluasi berkelanjutan. Jumlah kendaraan dan mobilitas masyarakat dipastikan akan terus naik di tahun-tahun mendatang.

"Evaluasi tetap diperlukan agar ke depan kita bisa lebih siap, lebih presisi, dan lebih adaptif," tandasnya.

Sebagai mitra kerja, Komisi VII DPR berjanji terus melakukan pengawasan. Keberhasilan tahun ini, meski patut diapresiasi, harus jadi pijakan untuk memperkuat sistem energi nasional ke depannya. Agar tidak sekadar sukses sesaat, tapi benar-benar berkelanjutan.