Dengan posisinya yang terjepit di tengah pekan, Rabu dianggap sulit untuk dimanipulasi jadi hari libur tambahan. Asumsinya, orang akan betul-betul tinggal di rumah dan bekerja. Dengan begitu, efektivitas kerja tetap terjaga dan tujuan penghematan BBM pun tercapai.
Meski mendorong usulan ini, Irawan mengakui WFH cuma satu langkah kecil. Ia berharap kebijakan ini nggak jalan sendiri.
“Kebijakan tersebut harus berjalan paralel dengan kebijakan penyediaan energi, logistik kebutuhan bahan pokok warga, kegiatan pelaku usaha dalam masa WFH, pelayanan publik, dan lain sebagainya,” pungkasnya.
Di sisi lain, kabar soal WFH ini memang sudah mengemuka. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membenarkan bahwa sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis sudah sepakat untuk menerapkan satu hari WFH per minggu. Tapi, detailnya masih ditutup rapat.
“Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Kita sepakat untuk satu suara,” kata Tito di Kompleks Istana, Rabu lalu.
Namun begitu, Tito enggan membocorkan hari yang sudah disepakati. Semuanya masih harus dilaporkan dulu ke Presiden Prabowo Subianto. Jadi, masyarakat masih harus menunggu pengumuman resmi dari pemerintah untuk tahu kapan hari kerja dari rumah itu benar-benar berlaku.
Artikel Terkait
Normalisasi Lalu Lintas Trans Jawa Dimulai, Sistem One Way Dihentikan Bertahap
Arus Balik Lebaran Padati Pelabuhan Raha, 1.200 Tiket Rute ke Kendari Ludes Terjual
Mensos Gus Ipul Tegur 2.708 Pegawai Bolos Usai Libur Lebaran
PM Spanyol: Konflik Timur Tengah Saat Ini Lebih Buruk Dibanding Invasi AS ke Irak