Di tengah upaya pemulihan pascabencana di Sumatera, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian justru mengungkap adanya kendala yang memperlambat proses. Masalahnya ternyata ada di tahap paling awal: pendataan. Menurut Tito, kelambanan pemerintah daerah dalam menyusun data korban membuat pembangunan hunian tetap (huntap) tak kunjung bisa dimulai.
"Persoalan untuk huntap ini, jujur saja, saya sudah rapat berkali-kali dengan pemda,"
ungkap Tito kepada awak media di Senayan, Jakarta Selatan, Senin lalu. Suaranya terdengar sedikit frustrasi.
Tanpa data yang solid dari kabupaten dan kota, semuanya mandek. Data itu adalah fondasinya. Untuk menentukan skema bantuan, siapa yang dapat apa, dan bagaimana pembangunannya nanti, semua bergantung pada informasi yang akurat dari lapangan.
Ia kemudian merinci pilihan yang seharusnya disampaikan kepada warga. Tim pemda harus turun langsung menemui mereka yang rumahnya rusak parah atau bahkan musnah.
"Pemda harus mendatangi langsung (warga) yang rumahnya rusak berat atau hilang, lalu menanyakan pilihan mereka, apakah mau bangun sendiri Rp 60 juta indeksnya atau mau dibangunkan oleh BNPB di tanah tempat anda,"
jelas Tito.
"Atau mau pindah direlokasi, tanah disiapkan pemda, bangunannya dibangunkan oleh Menteri PKP dalam bentuk kompleks komunal gitu,"
tambahnya. Intinya, proses ini seharusnya sudah bergulir. Namun realitanya, di lapangan, masih banyak warga yang menunggu kepastian, sementara data yang menjadi kunci itu belum juga tuntas.
Artikel Terkait
PT Simone Batang Investasi Rp429 Miliar di KEK Industropolis, Target Serap 6.000 Tenaga Kerja
Trump dan Von der Leyen Sepakat Tolak Ambisi Nuklir Iran di Tengah Negosiasi Tarif AS-UE
Wamendagri Dorong Revisi PP Majelis Rakyat Papua demi Perkuat Otsus dan Hak Orang Asli Papua
KAI Gandeng detikcom Latih 25 Pegawai Humas Tingkatkan Kompetensi Komunikasi Digital