Anggota Baleg Usulkan Dana Pensiun Pejabat Dialihkan untuk Guru Honorer dan Nakes

Anggota Baleg DPR, Firman Soebagyo, punya usulan menarik. Ia ingin dana pensiun para pejabat negara dialihkan saja. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga kesehatan dan guru honorer yang selama ini kerap merasa diabaikan.

Latar belakang usulan ini, tentu saja, adalah putusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini. MK memutuskan untuk menghapus pensiun seumur hidup bagi anggota DPR dan pejabat tinggi negara lainnya. Bagi Firman, keputusan ini adalah angin segar.

"Keputusan MK ini merupakan langkah yang adil dan patut diapresiasi," tegas Firman pada Minggu (22/3/2026).

Ia melanjutkan, "Rakyat Indonesia sudah lama menuntut keadilan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara."

Menurutnya, kebijakan pensiun seumur hidup selama ini memang janggal. Bayangkan, pejabat yang mungkin hanya menjabat lima tahun bisa dapat tunjangan seumur hidup. Sementara, banyak rakyat biasa bekerja keras puluhan tahun tanpa jaminan pensiun yang layak. Rasanya memang tak adil, bukan?

Karena itu, politisi Partai Golkar ini mendorong agar penghapusan ini diperluas. Tak cuma untuk DPR, tapi juga untuk anggota DPD RI, pejabat eselon tertentu, direksi BUMN, hingga kepala daerah. Dengan begitu, langkahnya akan terasa lebih berarti dan benar-benar berpihak pada rakyat.

Lalu, kemana uang yang dihemat itu akan dialirkan? Firman punya gambaran yang jelas. Ia menyebut guru honorer dan tenaga kesehatan seperti perawat sebagai prioritas.

“Mereka adalah pahlawan yang bekerja keras untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, namun sering kali belum mendapatkan penghargaan yang layak,” ujarnya dengan nada prihatin.

Di sisi lain, Firman juga mendesak agar eksekusi putusan MK ini jangan sampai molor. Ia tak ingin ada penundaan implementasi, apalagi sampai menunggu masa transisi dua tahun. Kalau perlu, Presiden bisa saja menerbitkan Perppu untuk mempercepat prosesnya.

“Langkah percepatan itu penting,” pungkasnya. Baginya, ini adalah bentuk komitmen nyata negara untuk kebijakan yang lebih adil.

Jadi, usulannya sederhana: alihkan dana dari pensiun pejabat yang dihapus untuk mereka yang lebih berjasa di garis depan. Sebuah gagasan yang, jika diwujudkan, bisa jadi penanda perubahan yang signifikan.