Meski situasi geopolitik global, terutama di Iran, masih mencemaskan, pemerintah yakin harga pangan di dalam negeri bakal tetap stabil sepanjang Ramadan hingga Lebaran 2026 nanti. Mereka punya sejumlah jurus untuk menjamin hal itu.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmennya menjaga harga. Ini sesuai arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. "Indonesia sudah swasembada, 9 komoditas. Ada 3 yang belum, tapi stoknya banyak," ujar Amran.
Dia tak segan mengancam tegas. "Kami sudah minta, semua harus mengeluarkan stoknya. Jangan sampai harga naik. Kalau ada yang menaikkan, aku cabut izinnya dan tidak boleh impor lagi," tambahnya dalam keterangan Minggu (22/3) lalu.
Memang, Prabowo sendiri sempat mengingatkan potensi gejolak harga akibat konflik di luar negeri. Tapi menurut Amran, sejauh ini kondisi Ramadan masih bisa dikatakan aman. Harganya terkendali.
Lantas, langkah konkret apa yang diambil? Pemerintah menggenjot sejumlah program intervensi. Ada Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk beras, Gerakan Pangan Murah (GPM), plus bantuan langsung beras dan minyak goreng untuk puluhan juta keluarga.
Per Maret ini, realisasi penyaluran beras SPHP sudah sentuh 42,3 ribu ton. Angkanya masih akan terus digenjot menuju target tahunan 828 ribu ton, dengan anggaran tak main-main: Rp 4,97 triliun. Sementara GPM sudah digelar ratusan kali di puluhan provinsi dan kabupaten.
Tak cuma bahan pokok, protein hewani juga dapat perhatian khusus. Lewat GPM, daging ayam beku kualitas premium dijual dengan harga lebih terjangkau di lebih dari 1.200 outlet. Program serupa juga jalan untuk daging sapi dan kerbau, hasil kolaborasi dengan BUMN pangan.
Di lapangan, bantuan pangan untuk 33,2 juta penerima manfaat sudah mulai mengalir sejak awal Maret. Perum Bulog memastikan distribusi dipercepat lewat jaringan 565 cabangnya di seluruh Indonesia.
Upaya-upaya itu rupanya membuahkan hasil. Setidaknya, itu yang terlihat dari angka inflasi. Data BPS mencatat inflasi pangan bulanan Februari 2026 sebesar 2,50 persen. Secara tahunan, angkanya 4,64 persen. Masih dalam koridor target pemerintah untuk volatile food, yaitu 3-5 persen. Sebuah tanda bahwa situasi, setidaknya untuk saat ini, masih bisa dikelola.
Artikel Terkait
14 Angkot Tua Tak Laik Jalan Ditertibkan di Bogor, Dishub Beri Sanksi Tilang
Rusia Gagalkan Serangan 59 Drone Ukraina yang Targetkan Moskow
Danrem 072/Pamungkas Tarik Paksa Ajudan yang Tak Pakai Nomor Peserta di Jogja Maraton, Korem Sebut Sudah Damai
Polisi Bagikan Air Mineral dan Makanan Ringan Saat Kawal Aksi 350 Petani di Depan DPR