Pasca-Lebaran 2026, Arus Pendatang ke Jakarta Diprediksi Tetap Rendah

Setelah Lebaran 2026 nanti, DKI Jakarta diperkirakan bakal kedatangan sekitar 10 hingga 12 ribu orang. Angka itu menurut Pemprov tidak akan melonjak jauh, cenderung mengikuti pola tahun-tahun sebelumnya yang terlihat menurun. Fenomena arus balik yang dulu ramai itu, rupanya sudah tak lagi dominan.

Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, menjelaskan lebih rinci.

"Prediksinya sih, pendatang pasca lebaran tahun depan kemungkinan akan bertahan di angka rendah, sekitar 10.000 sampai 12.000 jiwa," ujar Chico, Selasa (17/3/2026).

Dia menyoroti tren penurunan yang cukup konsisten. Data menunjukkan, dari puncak 27 ribuan lebih di tahun 2022, angka itu terus merosot ke 16 ribuan pada tahun 2025. Penurunan berturut-turut ini jelas menunjukkan sebuah pergeseran.

Lalu apa penyebabnya? Menurut Chico, ada dua faktor utama yang berperan.

"Pertumbuhan ekonomi yang sekarang hampir merata di berbagai daerah, jadi orang enggak harus ke Jakarta buat cari kerja," katanya.

"Belum lagi kondisi geopolitik global yang berpengaruh pada biaya hidup di ibu kota. Dua hal ini yang bikin tren penurunan pendatang kemungkinan akan terus berlanjut," imbuhnya.

Di sisi lain, sebagai kota global, Jakarta tentu saja tetap terbuka. Namun, pemerintah daerah punya imbauan khusus bagi para pendatang baru. Mereka diharapkan melapor melalui service point Disdukcapil DKI. Caranya pun dibuat semudah mungkin.

"Kami himbau untuk lapor. Nanti ada pendataan 'jemput bola' dengan layanan yang ramah, baik di hari kerja maupun di luar jam kerja. Kami juga bakal berkolaborasi dengan pengurus RT dan RW setempat," jelas Chico.

Program jemput bola ini rencananya akan digelar selama dua pekan usai Lebaran. Tujuannya jelas: memastikan setiap pendatang tercatat dalam sistem administrasi kependudukan. Dengan begitu, data menjadi lebih akurat.

Chico menegaskan, upaya penataan administrasi ini akan terus berjalan. Intinya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) Jakarta benar-benar diberikan kepada warga yang secara nyata berdomisili di ibu kota.