Mantan Pimpinan MPR/DPR Bahas Stabilitas dan Anggaran dalam Forum Kebangsaan

Di Gedung Parlemen Senayan, kemarin, sejumlah mantan pimpinan MPR dan DPR dari rentang tahun 1999 hingga 2024 duduk bersama Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago. Pertemuan yang digelar Forum Kebangsaan ini bukan sekadar nostalgia. Pembahasannya cukup berat, mencakup mulai dari gejolak politik dunia, stabilitas dalam negeri, sampai soal anggaran negara yang kerap ketat. Yang menarik, diskusinya berlangsung hangat dan kritis. Bayangkan saja, para peserta ini pernah berada di jantung pengambilan keputusan negara di era yang berbeda-beda. Jadi, pandangan yang muncul bukan cuma kilas balik, tapi juga tawaran solusi untuk masalah Indonesia hari ini.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan pentingnya peran para mantan pimpinan itu.

"Negara saat ini membutuhkan pemikiran dari para tokoh bangsa. Ancaman dari dalam dan luar negeri harus diantisipasi dengan pandangan yang jernih dari mereka yang pernah memimpin lembaga negara. Salah satu tugas kita adalah membantu menenangkan rakyat agar tidak terjebak dalam kekhawatiran berlebihan," ujarnya, Senin (16/3/2026).

Dari Peta Global Hingga Kantong Negara

Dinamika global yang semakin ruwet jadi sorotan utama. Persaingan ketat antara AS, Rusia, dan Tiongkok disebutkan terus mengubah lanskap kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Implikasinya untuk Indonesia jelas nyata. Namun begitu, tekanan tidak cuma datang dari luar. Di dalam negeri, kondisi fiskal juga menghadapi beban yang tidak ringan. Kebutuhan belanja negara makin membengkak, dari pembangunan infrastruktur sampai modernisasi alutsista.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan defisit anggaran dalam beberapa tahun terakhir terus berada di ambang batas aman 3 persen dari PDB. Situasi ini memaksa pengelolaan keuangan negara harus benar-benar hati-hati.

Mantan Ketua DPR Setya Novanto punya usulan terkait hal ini.

"Ke depan, pemerintah perlu mempertimbangkan menaikan batas defisit anggaran menjadi diatas 3 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) agar ruang fiskal menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin menekan APBN. Kerja sama antar lembaga negara juga sangat diperlukan agar berbagai persoalan rakyat dapat diselesaikan secara cepat dan terkoordinasi," katanya.

Isu demokrasi dan sistem pemilu juga mengemuka. Para peserta sepakat bahwa kepercayaan publik terhadap proses demokrasi harus terus dijaga, salah satunya lewat penyempurnaan regulasi. Partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 yang mencapai sekitar 81 persen memang menunjukkan antusiasme tinggi. Tapi di balik angka itu, ada kritik yang menganga. Banyak masyarakat merasa suaranya belum sepenuhnya terwakili.

Ketua DPR periode 2004-2009, Agung Laksono, menyuarakan hal tersebut.

"Banyak masyarakat merasa aspirasinya belum tergali secara optimal dalam sistem pemilu yang ada sekarang. Karena itu regulasi pemilu perlu dibahas kembali secara serius, baik untuk pemilihan di tingkat pusat maupun daerah," ujarnya.

Pentingnya Suara yang Jelas dari Pemerintah