"Kita menemukan ada persoalan-persoalan yang cukup penting untuk kita perhatikan, terutama persoalan terkait dengan soal kemampuan daerah yang berkurang sekarang dalam menyelenggarakan tugas-tugas rutin pemerintahan maupun dalam percepatan pembangunan, termasuk juga dari tingkat pemerintahan desa, karena ada berbagai kebijakan yang dibuat di pemerintahan nasional yang berefek kepada pembangunan daerah dan tugas-tugas kepala daerah,"
Ungkap Prof. Djohan. Ia lantas menekankan bahwa kepentingan nasional dan kebutuhan daerah harus seiring sejalan. Pelayanan publik dan pembangunan tak boleh terhambat. Ia juga mengingatkan pentingnya komitmen penguatan desentralisasi, seperti yang tercantum dalam agenda Asta Cita.
"Ini harapannya bisa menjadi diskursus publik dan juga perhatian kita semua terutama oleh pemerintah pusat agar betul-betul mempertimbangkan sejumlah kebijakan terutama dalam tata kelola hubungan pusat dan daerah baik hubungan kewenangan maupun hubungan keuangan,"
tambahnya.
Pertemuan yang berlangsung cukup intens itu juga dihadiri sederet nama lain. Di antaranya Prof. Irfan Ridwan Maksum dan Prof. Aditya Perdana dari UI, Lili Romli dari BRIN, Prof. Hanif (UT), Prof. Trubus (Trisakti), serta sejumlah akademisi dan peneliti ternama lainnya. Mereka semua sepakat, masalah fiskal daerah ini bukan hal sepele dan butuh solusi konkret sebelum berdampak lebih luas.
(Febrina Ratna Iskana)
Artikel Terkait
Oknum Petugas di Pelabuhan Ciwandan Diduga Jual Tiket dengan Harga Lebih Mahal
Manchester United Kukuhkan Posisi Ketiga Usai Tundukkan Aston Villa 3-1
Menhub Sebut Antrean Truk di Bandar Bakau Jaya Bagian dari Strategi Urai Kepadatan Merak
BRIN dan Agrinas Palma Jalin Kerja Sama Dongkrak Riset Sawit Berkelanjutan