“Tentu dengan catatan, pemotongan anggaran itu tidak sampai memangkas pertumbuhan ekonomi. Artinya, bantalan sosial seperti Bansos, BLT, dan subsidi listrik untuk golongan 450 dan 900 VA harus tetap dijaga. Daya beli masyarakat jangan sampai ambruk.”
“Opsi kedua juga terbuka, meski di saat credit rating Indonesia mengalami penurunan, cost of funds pinjaman baru tentu akan meningkat,” lanjutnya.
Ke depan, politisi yang juga Doktor Ilmu Politik UI ini tetap optimis. Ia yakin pemerintah akan mengutamakan ketahanan ekonomi dan daya beli masyarakat, menghadapi potensi kontraksi akibat perang yang berkepanjangan.
“Kita punya pengalaman berharga dari masa COVID-19, di mana kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi meski ekonomi melambat. Karena ruang fiskal kita sekarang terbatas, tim ekonomi harus segera merumuskan prioritas. Setiap Rupiah dari APBN harus bisa mendorong pertumbuhan,” tegasnya.
Terakhir, Eddy berpesan. Potensi gangguan pada pasokan energi dan rantai logistik harus diantisipasi sedini mungkin. Jangan sampai telat.
“Banyak negara sekarang fokus mengamankan pasokan energi dan pangan di dalam negeri. Indonesia harus melakukan hal serupa. Prioritasnya adalah mendapatkan keandalan pasokan, bukan sekadar ketersediaan. Dan untuk jangka panjang, kita harus perkuat ketahanan energi lewat transisi energi yang lebih cepat serta peningkatan lifting migas nasional,” tutupnya.
Artikel Terkait
PELNI Balikpapan Tambah Dua Kapal dan Tingkatkan Frekuensi Layar untuk Antisipasi Lonjakan Mudik Lebaran
Polisi Tegaskan Foto Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Adalah Hasil AI
Penyintas Banjir Pidie Jaya Bersyukur di Huntara, Berharap Segera Dapat Hunian Tetap
KPK Ungkap Alasan Pemeriksaan Bupati Cilacap Dipindah ke Banyumas