Pemerintah Alihkan Impor Minyak dari Timur Tengah ke Amerika dan Negara Lain

Laporan terbaru dari Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa situasi tegang di Selat Hormuz kini menjadi perhatian serius Istana. Presiden Prabowo Subianto telah mendapatkan briefing langsung mengenai perkembangan terkini di kawasan strategis itu. Bahlil sendiri mengakui, gejolak geopolitik di sana berpotensi besar mengganggu pasokan energi global, dan Indonesia tentu tak mau jadi korban.

“Itu salah satu yang juga kita bicarakan,” ujar Bahlil, usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Kamis (12/3/2026).

“Harus ada alternatif-alternatif apa yang akan dipakai ketika Selat Hormuz kondisinya masih seperti ini,” tambahnya.

Jadi, apa langkah nyatanya? Pemerintah ternyata sudah bergerak. Mereka tak mau hanya menunggu dan berharap situasi membaik. Menurut Bahlil, upaya mencari sumber impor minyak mentah pengganti dari kawasan Timur Tengah sedang digenjot. Rencananya, pasokan akan dialihkan ke sejumlah negara lain.

“Beberapa hari lalu sudah saya laporkan bahwa kita akan mengonversi sumber minyak mentah dari Middle East ke Amerika dan beberapa negara lain,” jelasnya.

Negara-negara seperti Nigeria, Brazil, dan Australia disebut-sebut masuk dalam daftar tujuan baru ini. Langkah ini diharapkan bisa menjadi buffer, mengamankan stok dalam negeri dari potensi gangguan di jalur laut kritis tersebut.

Ilustrasi minyak mentah. MTVN

Lalu, bagaimana dengan dampaknya terhadap harga? Soal ini, Bahlil terlihat realistis. Dia mengakui harga minyak mentah memang fluktuatif naik turun itu biasa. Namun, patokannya akan tetap mengikuti harga Indonesian Crude Price (ICP).

“Yang jelas kita akan mencari alternatif yang terbaik untuk bangsa kita,” tegasnya.

Artinya, meski rute berubah dan mungkin waktu pengiriman sedikit lebih lama, pemerintah berjanji akan memilih opsi yang paling menguntungkan secara ekonomi bagi Indonesia.

Namun begitu, ada satu isu panas yang tampaknya sengaja tidak disentuh dalam rapat tadi. Belakangan beredar permintaan dari Iran agar negara-negara pengimpor minyak mengusir duta besar AS jika ingin kapalnya melintas dengan aman di Selat Hormuz. Menurut Bahlil, topik yang sensitif ini sama sekali tidak masuk dalam agenda pembicaraan dengan Presiden.

“Tadi tidak sampai pembahasannya menyangkut itu,” ujarnya singkat.

Jawaban itu meninggalkan ruang tanya. Tapi setidaknya, untuk saat ini, fokus pemerintah jelas: menyiapkan plan B, mengamankan pasokan, dan memitigasi gangguan sebelum semuanya terlambat.