Pakistan dan Thailand Terapkan Kebijakan Penghematan Energi Imbas Ketegangan Timur Tengah

Dampak perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel ternyata tak cuma soal geopolitik. Perlahan-lahan, gelombang kejutnya mulai terasa di perekonomian negara-negara lain. Beberapa di antaranya bahkan sudah mulai 'mengetatkan ikat pinggang' untuk bertahan, berusaha menghindari krisis yang lebih dalam.

Sejumlah negara, terutama di kawasan Asia, mulai memberlakukan kebijakan baru. Langkah-langkahnya beragam, mulai dari yang sederhana seperti mengatur ulang jam kerja, sampai upaya efisiensi bahan bakar yang lebih ketat. Semua dilakukan untuk berjaga-jaga.

Pakistan Tutup Sekolah 2 Pekan

Di Islamabad, langkah yang diambil pemerintah terbilang drastis. Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengumumkan serangkaian kebijakan penghematan pada Senin lalu. Mulai pekan depan, seluruh sekolah di Pakistan akan diliburkan selama dua minggu penuh. Bayangkan, sekitar 40 juta siswa terdampak. Untuk perguruan tinggi, perkuliahan dialihkan sepenuhnya ke daring.

Kebijakan itu juga menyentuh kantor pemerintah. Kecuali sektor perbankan, operasional kantor dipangkas jadi hanya empat hari dalam seminggu. Separuh lebih pegawai negeri diharuskan kerja dari rumah. Bahkan, jatah bahan bakar untuk kendaraan dinas dipotong separuh untuk dua bulan ke depan. Ambulans dan bus umum dapat pengecualian, sementara pembelian mobil dinas baru ditunda sampai pertengahan 2026.

Penghematan juga menyasar level pejabat. Para menteri dan penasihat pemerintah sepakat melepas gaji serta tunjangan mereka. Anggota legislatif, baik di tingkat federal maupun daerah, diharapkan memotong gaji secara sukarela sebesar 25%. Di tengah situasi seperti ini, pemerintah pun melarang penyelenggaraan buka puasa bersama yang bersifat pesta selama Ramadan.

Latar belakang kebijakan keras ini jelas: tekanan ekonomi yang makin berat. Pakistan baru saja menaikkan harga bensin dan solar sebesar 55 rupee per liter, kenaikan terbesar yang pernah tercatat. Sebagai negara yang hampir seluruh kebutuhan energinya bergantung pada impor, inflasi di sana sangat rentan terhadap gejolak harga minyak global.

"Untuk menstabilkan ekonomi, kami telah mengambil keputusan-keputusan sulit," ujar Sharif dalam pidato televisinya.

Thailand Terapkan WFH bagi Pegawai Negeri

Sementara itu, di Bangkok, pemerintah mengambil pendekatan yang agak berbeda meski tujuannya serupa. Perdana Menteri Anutin Charnvirakul memerintahkan pegawai negeri untuk bekerja dari rumah mulai Selasa, kecuali bagi mereka yang tugasnya harus melayani masyarakat langsung.

Langkah-langkah efisiensi energi juga digencarkan. Suhu AC di kantor pemerintah diatur ketat antara 26 sampai 27 derajat Celsius. Pegawai disarankan pakai kemeja lengan pendek, menggantikan setelan formal. Hal-hal kecil seperti mematikan lampu dan peralatan listrik saat tidak dipakai, atau menghindari lift dan memilih naik tangga, jadi imbauan resmi.

Perjalanan dinas ke luar negeri untuk sementara dihentikan. Pemerintah juga mengajak masyarakat umum untuk berbagi kendaraan atau carpooling guna menghemat konsumsi BBM.

Kalau situasi memburuk? Rencananya akan lebih ketat lagi. Papan iklan di mal, bioskop, dan gedung komersial bisa jadi diredupkan. Bahkan SPBU mungkin harus tutup lebih awal, pukul 10 malam.

Thailand sebenarnya punya cadangan energi untuk sekitar 95 hari. Namun, dengan 68% kebutuhan energinya bergantung pada gas alam, mereka tak ingin ambil risiko. Saat ini, pemerintah tengah berburu pasokan LNG tambahan dari sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, dan Afrika Selatan.

Jadi, meski perang secara fisik terjadi jauh di sana, efek riaknya ternyata bisa sampai ke hal-hal yang sehari-hari kita rasakan. Dari ruang kelas yang sepi di Pakistan, sampai ke kantor pemerintah yang sunyi di Bangkok.