Pakar MPSI Desak Perlindungan Warga Sipil Papua dari Serangan Kelompok Bersenjata

JAKARTA Kekerasan yang menimpa warga sipil di Papua kembali mencuat. Laporan-laporan terbaru menyebut kelompok bersenjata menyerang masyarakat biasa, termasuk para pekerja di sejumlah tambang. Hal ini tentu saja menimbulkan keprihatinan yang mendalam.

Menanggapi situasi itu, Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari, dengan tegas menyatakan bahwa tindakan semacam itu adalah pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan. Baginya, warga sipil sama sekali bukan target yang boleh disasar.

"Warga sipil, termasuk para pekerja tambang yang mencari nafkah, tidak boleh menjadi target kekerasan. Mereka bukan bagian dari konflik. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan perlindungan," ucap Noor Azhari, Senin (9/3).

Dia melanjutkan, dampak dari aksi kekerasan ini jauh lebih luas dari sekadar korban jiwa. Rasa takut dan trauma yang tertanam di masyarakat sekitar bisa bertahan lama. Kondisi seperti ini, menurutnya, jelas mengganggu tatanan sosial dan menghambat aktivitas perekonomian warga.

Noor menekankan bahwa para pekerja tambang di wilayah tersebut pada dasarnya adalah masyarakat sipil biasa. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, jaminan keselamatan mereka harus jadi perhatian bersama baik dari aparat keamanan maupun semua pemangku kepentingan yang terlibat.

"Para pekerja tambang adalah masyarakat sipil yang menjalankan aktivitas ekonomi. Kekerasan terhadap mereka hanya akan memperburuk situasi kemanusiaan dan menambah daftar korban dalam konflik yang berkepanjangan," tuturnya lagi.

Di sisi lain, Noor mendorong langkah-langkah yang lebih menyeluruh. Perlindungan warga di daerah rawan konflik, menurutnya, harus ditingkatkan. Caranya? Dengan memperkuat koordinasi antara pihak keamanan, pemerintah daerah, dan tentu saja tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Pendekatan yang mengutamakan keselamatan warga biasa, dalam pandangannya, justru kunci untuk menciptakan stabilitas keamanan yang hakiki di Papua.

"Keamanan tidak hanya diukur dari keberhasilan operasi penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan negara untuk menjamin keselamatan masyarakat sipil agar mereka dapat menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat," tegas Noor.

MPSI sendiri mengajak semua pihak untuk secara tegas menolak segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil. Harapannya, situasi yang lebih aman dan kondusif bisa segera terwujud di bumi Papua.

"Perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas utama," pungkasnya.