Mulai Senin depan, suasana di kantor-kantor pemerintah Filipina bakal berubah. Presiden Ferdinand Marcos Jr. baru saja mengumumkan kebijakan kerja empat hari dalam seminggu. Langkah ini diambil sebagai respons atas melonjaknya harga bahan bakar minyak, yang tak lepas dari ketegangan di Timur Tengah.
Menurut sejumlah analis, perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran ikut mendorong kenaikan harga minyak global. Nah, di tengah situasi itu, pemerintah Filipina berusaha mencari solusi penghematan energi. “Ini langkah sementara,” begitu kira-kira penekanan Marcos.
Dia menjelaskan, sistem empat hari kerja itu akan diberlakukan mulai 9 Maret mendatang. Namun begitu, aturan ini punya pengecualian.
“Dari pihak pemerintah, mulai Senin, 9 Maret, kami akan menerapkan sementara sistem kerja empat hari seminggu di beberapa kantor cabang eksekutif. Ini tidak termasuk kantor-kantor yang menyediakan layanan darurat atau layanan penting, seperti polisi, pemadam kebakaran, dan kantor-kantor yang menyediakan layanan garda depan kepada masyarakat,”
kata Marcos dalam pengumuman berbahasa Filipina pada Jumat lalu.
Di sisi lain, dia juga mengeluarkan perintah tegas. Semua lembaga pemerintah diminta memangkas konsumsi listrik dan pengeluaran BBM sekitar 10 sampai 20 persen. Tak cuma itu, perjalanan dinas serta aktivitas pemerintah yang dianggap tidak mendesak seperti rapat yang sebenarnya bisa dilakukan secara internal ikut dilarang untuk sementara.
Kebijakan ini akan terus berlaku sampai ada pencabutan resmi dari presiden. Agar tak jadi wacana, pemerintah juga merilis surat edaran yang mewajibkan setiap lembaga menyusun pedoman internal. Tujuannya jelas: untuk memastikan pemantauan kehadiran dan standar kinerja tetap terjaga, tentu saja dengan mengikuti semua peraturan yang ada.
Jadi, intinya Filipina sedang berusaha mengencangkan ikat pinggang. Dengan mengurangi hari operasional kantor, mereka berharap bisa menekan pengeluaran negara di tengah gejolak harga energi dunia. Kita lihat saja nanti efektif atau tidak.
Artikel Terkait
Mardiono Targetkan Indonesia Bebas Impor Beras Mulai 2025
Dua Calon Haji Soppeng Batal Terbang, Satu Hamil dan Satu Sakit
BRIN Kembangkan Makanan Praktis Berpemanas Tanpa Api untuk Jamaah Haji
Guru Besar IPB Tegaskan Data Stok Beras Pemerintah Valid Usai Sidak Prabowo