Kemudian, tidak kalah pentingnya adalah evaluasi terhadap akuntabilitas para penyelenggara perjalanan ibadah. Koordinasi antar kementerian dan perwakilan Indonesia di luar negeri juga harus diperkuat, sehingga respons bisa lebih cepat dan solid.
"Ini membuktikan, penyelenggaraan umrah sangat terpengaruh oleh gejolak geopolitik dunia," ujarnya.
"Negara harus punya sistem yang kuat, adaptif, dan bisa memberi kepastian penuh saat krisis melanda. Negara tidak boleh absen ketika rakyatnya dalam posisi rentan. Keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi. Setiap jemaah berhak pulang dengan aman, bermartabat, dan jelas prosedurnya," imbuh Selly.
Latar belakang desakan ini adalah eskalasi konflik yang makin panas. Israel dan AS diketahui telah melancarkan serangan udara ke Iran sejak akhir Februari lalu, yang kemudian memicu pembalasan dari Teheran.
Sementara dari pihak AS, Presiden Donald Trump dan sejumlah pejabat tinggi sudah mengingatkan bahwa konflik dengan Iran berpotensi menelan lebih banyak korban jiwa dari militer Amerika, seiring aksi balasan yang dilancarkan Iran.
Artikel Terkait
Polres Jaksel Gelar Balap Lari 100 Meter Tengah Malam untuk Cegah Balap Liar
Polres Belitung Ungkap Jaringan Sabu yang Dikendalikan dari Dalam Lapas
Polri Musnahkan Sabu dan Etomidate Hasil Sitaan di Mabes
Situbondo Dirikan Posko Pengaduan untuk Lindungi PMI di Zona Konflik Timur Tengah