Menteri Tito Desak Optimalkan Huntara dan Data Terpadu untuk Penanganan Pengungsi Sumatera

Rapat koordinasi tingkat menteri digelar Kamis lalu (5/3) untuk membahas penanganan pengungsi di Sumatera. Dalam pertemuan hybrid dari Kantor Kemendagri Jakarta, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Satgas PRR, mendesak agar hunian sementara atau huntara yang ada dimanfaatkan secara optimal.

“Yang di tenda ini bisa dimasukkan ke tempat titik lain yang huntaranya kelebihan. Saya lihat triknya seperti itu,” ujar Tito.

Pernyataannya itu menegaskan fokus utama pemerintah: memindahkan dulu pengungsi yang masih bertahan di tenda-tenda darurat. Sementara untuk mereka yang sudah menempati gedung pemerintah atau meunasah, penanganannya bisa menyusul. “Kalau yang di tenda memang harapan dari masyarakat, dari kepala daerah, yang di tenda ini yang jadi prioritas,” lanjutnya.

Namun begitu, situasinya tidak seragam di semua daerah. Tito menyoroti Aceh Tamiang sebagai contoh. Di sana, jumlah pengungsi ternyata masih jauh lebih besar daripada ketersediaan huntara. “Tamiang ini cukup banyak jumlahnya. Dan kemudian huntaranya kurang memang,” tambahnya.

Di sisi lain, Tito juga meminta ada pemetaan yang lebih rapi. Soalnya, pembangunan huntara saat ini berasal dari berbagai sumber dana mulai dari BNPB, Danantara, hingga Kementerian PUPR. Tanpa data yang terintegrasi, pemerintah pusat kesulitan mendapatkan gambaran utuh.

Data akurat itu sangat krusial, terutama untuk dilaporkan langsung ke Presiden. Laporan perkembangan penanganan bencana ini wajib disampaikan setiap dua bulan, sesuai amanat Keppres Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

“Jadi kita biar tahu juga berapa yang dibuat oleh BNPB, berapa oleh Danantara, dan berapa oleh Kementerian PU. Nanti pada saat kita melaporkan kepada Pak Presiden, karena setiap dua bulan sesuai Keppres melaporkan ke Pak Presiden,” tutup Tito menjelaskan alasan di balik permintaannya.