Kemendagri sendiri bakal turun tangan mengawal. Mereka berjanji memastikan isu ini masuk dalam dokumen anggaran daerah. Tak hanya itu, surat edaran yang menjelaskan peran pemda dalam merespons isu kesehatan jiwa anak dan remaja juga akan segera terbit. Penjelasan teknisnya nanti akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
"Katakanlah Kementerian PPPA mungkin, atau Kementerian Kesehatan, atau Menko, Menko PMK. Apa yang harus mereka lakukan? Karena semua harus rigid programnya apa yang harus mereka lakukan," ucap Tito menjelaskan.
Namun begitu, Tito punya ide lain untuk mendorong semangat daerah. Ia mengusulkan mekanisme penghargaan dan insentif bagi daerah yang sukses menjalankan program ini dengan baik. Langkah semacam ini, harapannya, bisa memacu pemda lain untuk lebih serius. Karena reward, seringkali, jadi pendorong yang efektif.
Rapat penting itu dihadiri sederet nama besar. Mulai dari Menko PMK Pratikno, Menag Nasaruddin Umar, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, hingga Menkes Budi Gunadi Sadikin. Juga hadir Mensos Saifullah Yusuf, Menkominfo Meutya Hafid, serta sejumlah menteri dan pejabat tinggi lainnya.
Sebagai penutup, sembilan menteri yang hadir bersama-sama membubuhkan tanda tangan di Surat Keputusan Bersama tentang Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja. Sebuah komitmen kolektif yang, kita harap, tak berhenti di atas kertas belaka.
Artikel Terkait
Jimly: Laporan Reformasi Polri Siap Diserahkan, Tunggu Waktu Bertemu Prabowo
Jumlah Pengungsi Pascabencana di Aceh dan Sumut Turun Drastis Jelang Ramadan
Kemenag Dorong Pesantren Besar Sediakan Psikolog untuk Santri
Pemerintah Targetkan Konversi 4-6 Juta Motor BBM ke Listrik per Tahun