Riset Ungkap Mayoritas Aplikasi Bencana Tak Aktif, Pakar Desak Sistem Terpadu

Angka 55,8% aplikasi yang mati itu bicara banyak. Banyak solusi kebencanaan ternyata cuma proyek jangka pendek. Tanpa pendanaan berkelanjutan, tanpa integrasi ke lembaga, dan tanpa pembaruan rutin, aplikasi mudah sekali mati sebelum sempat matang.

Lebih dalam lagi, ada isu kepercayaan publik. Dalam situasi krisis, masyarakat akan mencari sumber yang mereka anggap paling kredibel. Kalau sistem resmi lambat atau tidak konsisten, ya wajar jika orang beralih ke media sosial yang rawan disinformasi.

Dalam perang, disinformasi bisa jadi alat propaganda. Dalam bencana, ia bisa picu kekacauan evakuasi.

Karena itu, mengelola peringatan bencana digital bukan cuma proyek IT belaka. Ini soal membangun infrastruktur kepercayaan.

Indonesia: Dari Sekadar Aplikasi ke Ekosistem

Kalau Indonesia mau belajar dari pengalaman global, kita harus melangkah lebih jauh dari sekadar bikin aplikasi tunggal. Yang dibutuhkan adalah ekosistem peringatan bencana digital yang utuh: multi-saluran (aplikasi, SMS, broadcast seluler, media sosial resmi), berbasis lokasi real-time, terintegrasi lintas lembaga, inklusif, dan yang pasti, berkelanjutan secara pendanaan dan regulasi.

Sebab dalam bencana, yang diuji bukan kecanggihan saat peluncuran aplikasi. Tapi apakah pada detik pertama krisis, informasi sampai dengan jelas ke orang yang membutuhkan.

Kita sebenarnya sudah punya pahlawan di lapangan. Setiap bencana besar tsunami, gempa, banjir bandang relawan selalu bergerak cepat. Aparat negara, TNI-Polri, turun tanpa tunggu lama. LSM, komunitas, ormas, mahasiswa, hingga warga biasa berdatangan bawa logistik dan tenaga.

Kita tidak pernah kekurangan empati dan keberanian. Yang seringkali kurang adalah orkestrasinya.

Di lapangan, bantuan kadang numpuk di satu titik tapi kosong di titik lain. Informasi kebutuhan tidak sinkron. Publik yang mau bantu sering bingung harus menyalurkan lewat mana. Data dari BNPB, pemda, dan inisiatif warga belum sepenuhnya menyatu dalam satu dashboard nasional yang transparan dan bisa diakses semua orang.

Di sinilah peran lembaga seperti Komunikasi dan Digital (Komdigi) jadi krusial. Bukan untuk mengambil alih fungsi BNPB atau kementerian teknis lain, tapi untuk jadi semacam dirigen digital nasional mengorkestrasi data, komunikasi, dan pelacakan bantuan dalam satu sistem terpadu.

Kita hidup di era dimana paket belanja online bisa dilacak sampai depan pintu rumah. Kita tahu barangnya ada di gudang mana, dikirim siapa, tiba kapan. Kenapa mekanisme serupa tidak dipakai untuk bantuan bencana?

Bayangkan jika ada sistem nasional yang memungkinkan: masyarakat lihat kebutuhan riil di lokasi (beras, selimut, obat, air), relawan atau donatur unggah bukti pengiriman, sistem kasih kode pelacakan, posko penerima konfirmasi barang diterima, dan publik bisa pantau progres distribusi secara real-time.

Model seperti ini bukan cuma soal transparansi. Ini cara membangun trust infrastructure, infrastruktur kepercayaan. Publik tidak lagi ragu bantuannya sampai atau tidak. Negara lebih mudah memetakan distribusi. Duplikasi bantuan bisa dikurangi.

Dalam kebijakan digital, ini disebut end-to-end visibility: visibilitas dari hulu ke hilir. Indonesia sangat mungkin mengadopsinya.

Kita mungkin tidak sedang perang, tapi kita tak punya hak untuk lalai. Konflik di Iran memperlihatkan betapa krusialnya sistem komunikasi dalam krisis. Indonesia mungkin tidak menghadapi misil, tapi kita hadapi gempa, tsunami, dan banjir yang sama mematikannya.

Bencana tidak pernah kasih notifikasi sebelumnya. Yang bisa kasih notifikasi cuma sistem kita sendiri. Dan di tengah risiko global yang makin meningkat dengan jutaan korban jiwa dan triliunan dolar kerugian dalam setengah abad terakhir kita tak bisa lagi puas hanya dengan simbol modernitas berupa aplikasi.

Kita butuh sistem yang hidup. Sistem yang dipercaya. Sistem yang tidak mati ketika berita bencana berhenti jadi trending topic.

Karena dalam bencana, yang paling mahal bukan cuma kerugian material. Tapi menit-menit pertama yang hilang, saat kita seharusnya sudah siap, tapi ternyata belum.

Dr. Devie Rahmawati, CICS. Folks Strategic dan Tim Disaster Risk Reduction Center (DRRC) UI.