AS dan Israel Tewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Khamenei; Krisis Global Membayang

Dari kacamata idealisme, tawaran ini selaras dengan prinsip politik luar negeri Bebas Aktif. Tapi dalam realitas politik internasional yang keras, gagasan ini langsung dibombardir kritik. Banyak pakar menyebutnya prematur dan mengabaikan sejarah.

Mantan Duta Besar RI untuk AS, Dino Patti Djalal, secara terbuka menyebut ide ini "sangat tidak realistis". Dia bahkan mempertanyakan proses penyaringan kebijakan di internal pemerintah sebelum diumumkan ke publik.

Kritik Dino berdiri di tiga argumen. Pertama, ego AS sebagai negara adidaya terlalu besar untuk mau menerima mediasi dari negara dunia ketiga dalam konflik panas seperti ini. Apalagi dengan figur seperti Trump dan Menlu Marco Rubio di kabinetnya.

Kedua, modal diplomatik Indonesia kurang memadai. Hubungan Jakarta-Teheran belakangan ini tidak cukup dekat untuk membuat Indonesia dipercaya sepenuhnya oleh Iran. Ketiga, dan ini yang paling berisiko, adalah politik domestik.

Jika Prabowo jadi mediator, protokol akan memaksanya berinteraksi tidak hanya dengan AS dan Iran, tapi juga sangat mungkin dengan PM Israel Benjamin Netanyahu. Mengingat sentimen anti-Israel yang kuat di akar rumput Indonesia, pertemuan semacam itu bisa jadi "bunuh diri politik" bagi Prabowo di dalam negeri.

Pendapat serupa datang dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK, yang punya pengalaman luas sebagai juru damai, memandang rencana ini dengan pesimisme. Dia menyoroti asimetri kekuatan, terutama dari sisi ekonomi.

Indonesia baru saja menyepakati perjanjian dagang dengan AS yang dinilai JK tidak seimbang dan merugikan Jakarta. "Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini?" tanyanya. Posisi tawar Indonesia, menurutnya, terlalu lemah di hadapan Washington. Fakta bahwa konflik Israel-Palestina saja tak kunjung usai membuktikan betapa kuatnya hegemoni dan veto diam-diam dari sikap AS.

Sikap yang Seharusnya Diambil

Niat baik menjadi juru damai itu mulia. Tapi diplomasi bukanlah dunia angan-angan. Konflik AS-Israel versus Iran ini bukan sengketa perbatasan biasa. Ini pertarungan eksistensial, perebutan hegemoni ideologi, dan perebutan kendali atas rute energi global.

Daripada menawarkan mediasi yang sulit dieksekusi, mungkin Indonesia harus kembali ke fondasi kebijakan luar negerinya yang lebih tegas. Seperti diingatkan Dino Patti Djalal, Indonesia harus berani mengambil posisi moral dan hukum yang jelas: mengutuk serangan AS-Israel karena jelas melanggar kedaulatan Iran dan hukum internasional.

Sikap ini justru akan lebih konsisten dengan pidato lantang Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB tahun lalu, yang menentang ketidakadilan global dan intervensi militer.

Kematian Ali Khamenei telah membuka kotak Pandora di Timur Tengah. Di masa transisi yang penuh ketidakpastian ini, Indonesia perlu memainkan peran diplomasi yang cerdas dan terukur. Memastikan keamanan pasokan energi nasional dan mendesak PBB untuk bertindak nyata adalah langkah pragmatis yang lebih masuk akal. Lebih masuk akal daripada mengejar panggung mediasi yang, jujur saja, masih terasa ilusionis.

Aji Cahyono. Lulusan Master Kajian Timur Tengah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Founder Indonesian Coexistence.