Anggota DPRD DKI Soroti Pak Ogah Sebagai Pemicu Tambahan Kemacetan dan Ancaman Keselamatan

"Pendekatan sosial dan pembinaan mutlak diperlukan," jelas Kent. Pemerintah perlu mendata mereka dan mengarahkannya ke program pelatihan kerja atau padat karya, agar punya sumber penghasilan yang legal.

Tak kalah penting, edukasi kepada pengendara. Masyarakat harus paham bahwa memberi uang kepada Pak Ogah justru akan melanggengkan praktik berbahaya ini.

"Keselamatan masyarakat adalah prioritas. Tidak boleh ada pembiaran terhadap aktivitas yang berpotensi mencelakakan," tegasnya. "Pemerintah harus hadir dengan solusi konkret, tegas, tapi tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan."

Persoalan serupa juga muncul setiap tahun, terutama saat Ramadhan hingga Lebaran. Keberadaan "manusia gerobak" di ruang publik, menurut Kent, adalah cerminan dari masalah sosial-ekonomi yang lebih dalam. Ini soal kemiskinan ekstrem dan sulitnya akses kerja layak.

"Ini realitas yang tak bisa diselesaikan cuma dengan penertiban," ujarnya.

Ia meminta Pemprov memperkuat koordinasi antar dinas Sosial, Tenaga Kerja, hingga Satpol PP untuk penanganan yang terpadu. Pengawasan administrasi kependudukan juga perlu lebih ketat, dengan melibatkan RT/RW, untuk memastikan para pendatang memiliki tujuan dan tempat tinggal yang jelas.

Solusi jangka panjangnya? Memperluas program padat karya di tingkat kelurahan. Dengan begitu, warga yang belum terserap sektor formal tetap punya penghasilan tanpa harus turun ke jalan.

"Penertiban harus humanis dan persuasif, bukan represif. Pendekatan kemanusiaan adalah kuncinya," tutur Kent.

Ia menutup pernyataannya dengan seruan. Jakarta, sebagai kota global, harus bisa menata diri dengan tegas sekaligus berperikemanusiaan. Bukan hanya milik satu golongan, tapi juga bukan kota tanpa aturan.

"Kalau kita ingin Jakarta maju dan tertib, penanganan masalah sosial harus dari hulu ke hilir. Ini tanggung jawab bersama," pungkasnya.