KPK Beberkan Modus Bupati Pekalongan Intervensi Tender Perusahaan Keluarga

Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, resmi berstatus tersangka. Kasusnya? Dia diduga main kotor dalam proses tender, memastikan perusahaannya sendiri yang keluar sebagai pemenang.

KPK akhirnya buka suara soal modus yang dijalankan Fadia Arafiq (FAR) dalam kasus korupsi pengadaan jasa outsourcing ini. Menurut penjelasan mereka, semuanya berawal dari sebuah perusahaan.

Perusahaan itu adalah PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), yang didirikan oleh suaminya seorang anggota DPR bernama Mihktaruddin Ashraff Abu (ASH) dan anaknya yang duduk di DPRD Pekalongan, Muhammad Sabiq Ashraff (MSA). Bisnis utamanya? Jasa. Dan kebetulan, mereka kerap jadi vendor untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Nah, pada 2024, terjadi pergantian direksi. Posisi direktur yang semula dipegang anaknya, dialihkan ke Rul Bayatun (RUL), seorang pegawai sekaligus orang kepercayaan Fadia. Di balik layar, Fadia sendiri disebut sebagai penerima manfaat sekaligus pemilik perusahaan tersebut.

"Sebagian besar pegawai PT RNB itu sebenarnya tim sukses Bupati," ungkap Asep Guntur Rahayu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (4/3/2026).

"Mereka kemudian ditugaskan bekerja di sejumlah Perangkat Daerah."

Selama periode 2023-2026, PT RNB ini kebagian banyak proyek outsourcing di berbagai dinas di Pekalongan. Di sinilah intervensi diduga kuat terjadi. Fadia, lewat anak dan orang kepercayaannya, dikabarkan memberi 'arahan' kepada para kepala dinas agar PT RNB-lah yang selalu menang tender.

Wilayahnya luas. Mulai dari sejumlah dinas, kecamatan, hingga rumah sakit daerah (RSUD).

Yang lebih parah, Asep menyebut meski ada perusahaan lain yang nawarin harga lebih murah, perangkat daerah tetap diarahkan memilih perusahaan sang bupati. Praktik ini jelas berpotensi merugikan keuangan negara.

"Setiap perangkat daerah yang akan melakukan pengadaan, diminta menyerahkan HPS ke PT RNB di awal," sambung Asep.

"Tujuannya agar RNB bisa menyesuaikan penawarannya mendekati angka HPS. Ini kan jelas melanggar prosedur."