Kemensos Genjot Penyaluran Bantuan Triliunan Rupiah untuk Korban Bencana Sumatra Sebelum Lebaran

Jakarta. Upaya penyaluran bantuan untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini digenjot. Pemerintah, lewat Kementerian Sosial, bertekad agar bantuan itu sampai ke tangan warga yang terdampak sebelum Lebaran tiba. Targetnya jelas: data penerima yang sudah valid harus segera terdistribusi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Ipul, mengakui prosesnya masih berjalan. Namun begitu, ia berharap kecepatannya bisa ditingkatkan dalam beberapa hari ke depan.

"Ini sedang berproses, mudah-mudahan dalam minggu ini bisa lebih cepat lagi sehingga data yang sudah valid dapat disalurkan sebelum Lebaran,"

Demikian penjelasan Gus Ipul, Selasa (3/3/2026) lalu. Penyaluran sendiri dilakukan via Pos Indonesia. Sampai saat ini, data yang terverifikasi menunjukkan lebih dari 67 ribu keluarga akan menerima bantuan. Mereka berhak mendapat santunan isian rumah sebesar Rp3 juta per keluarga. Anggarannya tak main-main, sekitar Rp203,6 miliar.

Itu belum semuanya. Pemerintah juga menggelontorkan bantuan stimulan ekonomi. Nilainya Rp5 juta untuk setiap kepala keluarga, dengan total dana mencapai Rp339,4 miliar. Cukup besar.

Di sisi lain, Kemensos punya program jaminan hidup (jadup). Bantuan sebesar Rp450 ribu per orang per bulan ini akan diberikan selama tiga bulan. Penerimanya lebih dari 248 ribu orang, dengan anggaran sekitar Rp335,5 miliar.

Masih ada lagi. Untuk keluarga yang kehilangan anggota akibat bencana, pemerintah menyiapkan santunan ahli waris. Sekitar 1.015 jiwa akan mendapat Rp15 juta per orang, atau total Rp15,2 miliar. Ditambah bantuan kedaruratan senilai Rp110,1 miliar, maka total seluruh bantuan yang digelontorkan untuk tiga provinsi di Sumatra itu melampaui angka Rp1 triliun. Sebuah angka yang fantastis.

Gus Ipul menegaskan, mekanisme penyalurannya dilakukan berlapis. Tujuannya sederhana: memastikan bantuan tepat sasaran dan akuntabel. Data awalnya berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lalu, pemerintah daerah menetapkannya secara by name by address.

Prosedurnya ketat. Data itu kemudian harus ditandatangani oleh kepala kejaksaan negeri dan kapolres setempat. Baru setelah itu diajukan ke Menteri Dalam Negeri, yang menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Setelah dapat lampu hijau, data akhirnya sampai ke Kemensos untuk diverifikasi ulang. Nah, setelah semua tahap itu dilewati, bantuan baru bisa disalurkan ke masyarakat.

"Nah sekarang sudah kita mulai proses penyaluran. Lebih dari 10 persen bantuan sudah tersalurkan dan kami berharap jumlahnya terus bertambah. Nanti akan kami sampaikan kembali ketika prosesnya hampir selesai,"

Kata Gus Ipul menutup penjelasannya. Sekarang, tinggal menunggu realisasi di lapangan. Warga yang terdampak pasti menunggu dengan harap.