Uni Eropa Hadapi Dilema Hukum Internasional Usai Serangan AS-Israel Tewaskan Pemimpin Iran

Suasana di sejumlah kota Eropa terasa berbeda. Di tengah dinginnya udara, jalanan justru dipenuhi riuh rendah suka cita. Mereka adalah diaspora Iran yang merayakan satu berita: tewasnya Ayatollah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran, dalam serangan gabungan AS dan Israel.

Seorang lelaki di Brussel tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sambil menari di atas jalanan berbatu, ia berteriak pada awak DW.

"Diktator itu sudah mati. Ini hari terbaik dalam hidupku!"

Di sisi lain, di koridor-koridor kekuasaan Uni Eropa, reaksinya lebih kompleks. Pejabat UE memang punya catatan panjang kecaman terhadap rezim Teheran. Mereka sudah menjatuhkan sanksi terkait isu HAM dan mengutuk keras serangan balasan Iran ke negara Teluk. Tapi kini, mereka menghadapi dilema lama yang pelik.

Pertanyaannya sederhana namun menusuk: apakah serangan yang menewaskan sedikitnya 555 warga sipil Iran menurut catatan Palang Merah itu sejalan dengan hukum internasional dan tatanan berbasis aturan yang selalu mereka gaungkan?

Pertanyaan itu justru dihindari oleh juru bicara UE dalam konferensi pers Senin lalu. Jawabannya mengambang.

'Tidak Ada Aturan Perang yang Bodoh'

Presiden AS Donald Trump bersikap gamblang. Dalam pernyataannya, ia menegaskan AS sedang berupaya memastikan "sponsor teror utama dunia" tak akan pernah punya senjata nuklir, sekaligus menghancurkan kemampuan rudal Iran.

Namun begitu, Washington tampaknya tak tertarik membingkai aksi ini dalam kerangka hukum internasional. Menteri Pertahanan Pete Hegseth bahkan terang-terangan. AS bertindak, katanya, "tanpa memedulikan lembaga internasional yang diagung-agungkan."

"Tidak ada aturan perang yang bodoh," ujarnya dengan nada sinis, menyindir sekutu tradisional AS yang dianggapnya "terlalu banyak mengeluh dan cemas soal penggunaan kekuatan."

Pesan seperti itu, nyaris pasti, akan diterima dengan perasaan campur aduk di Brussels. Uni Eropa sendiri sedang terbelah.

Perpecahan Tampak Jelas: Jerman dan Spanyol

Di Berlin, Kanselir Friedrich Merz bersikap sangat hati-hati. Ia enggan mengkritik Washington secara terbuka.

"Penilaian hukum berdasarkan hukum internasional akan mencapai sedikit hasil untuk perubahan politik di Iran," katanya kepada wartawan pada Minggu.

"Sekarang bukan waktunya memberi ceramah pada mitra dan sekutu kita. Meski punya keraguan, kita punya banyak tujuan yang sama dengan mereka," tambah Merz, mencoba menjaga keseimbangan yang sulit.

Lain cerita di Madrid. Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, bersuara lantang dan jelas lewat sebuah pernyataan tertulis.

"Kami menolak tindakan militer sepihak Amerika Serikat dan Israel," tulisnya. Alasannya, aksi tersebut dinilai sebagai bentuk eskalasi yang justru membuat tatanan internasional makin tidak pasti dan bermusuhan.

Perdebatan tak cuma terjadi di antara politisi. Para ahli hukum pun ikut berselisih pandang.