Raffi Ahmad dan Politik Pencitraan: Ketika Hiburan Menenggelamkan Kritik
Isu yang mengemuka bukan lagi tentang pencucian uang, melainkan pencucian persepsi publik. Dalam dinamika kekuasaan kontemporer, negara dan pemodal besar dinilai telah menggeser strategi dari pentungan ke senyuman, dengan memanfaatkan sosok selebritas untuk melunakkan kecurigaan masyarakat.
“Raffi Ahmad itu mungkin gak pernah cuci uang, tapi yang paling jelas dia nyuci perasaan lo biar gak curiga sama adegan gelap negara,” demikian sebuah analisis yang beredar, menohok jantung persoalan. Masalahnya, menurut narasi tersebut, telah bergeser dari audit keuangan ke ranah perasaan publik.
Di era ini, negara dinilai tak lagi bergantung pada pendekatan represif. Kekuasaan justru bekerja dengan lebih halus: melalui senyum, selebritas, dan figur yang mampu memunculkan keraguan dalam benak publik. “Ah, masa sih?” atau “Kayaknya baik deh orangnya…” menjadi respons umum yang justru menguntungkan narasi yang dibangun.
Dalam konteks ini, posisi Raffi Ahmad disebut-sebut “terlalu sempurna”. Sebagai selebritas yang akrab dan disukai, kehadirannya dianggap mampu melembutkan pandangan keras publik. “Coba jujur. Lo marah sama pejabat, iya. Lo kesel sama pengusaha tambang, iya. Tapi begitu ada Raffi di frame, otak lo langsung melembek dikit,” tulis analisis tersebut.
Fenomena ini kemudian dikaitkan dengan kemitraannya dengan Haji Isam, pengusaha besar di sektor tambang dan alat berat. Nama Isam sendiri, jika berdiri sendiri, kerap dikaitkan dengan citra keras, konflik, dan masalah perizinan. Di sinilah peran selebritas dinilai krusial.
“Raffi itu bukan ditempel buat bisnis. Dia ditempel buat psikologi publik,” demikian dinyatakan. Tujuannya agar masyarakat awam yang tidak mendalami dokumen atau konflik agraria merasa aman dan menganggap segalanya sebagai bagian dari hiburan belaka.
Padahal, di saat bersamaan, kelompok usaha yang terkait, Jhonlin Group, terus disorot. Di Papua, misalnya, muncul demo dan teriakan warga mengenai tuduhan perampasan tanah adat. Namun, suara protes itu kerap tenggelam. “Karena kalah rame sama konten,” tulis analisis itu dengan nada getir.
Sebuah analogi sederhana diberikan: bayangkan keributan soal tarif parkir yang memanas, lalu tiba-tiba datang badut joget membagikan permen. Suasana langsung berubah. “Ribut lo jadi keliatan ‘ganggu suasana’.” Perhatian massa pun teralihkan.
“Itu yang Raffi lakuin. Bukan sebagai niat pribadi mungkin. Tapi sebagai fungsi sistem,” demikian ditegaskan. Poin kuncinya bukan pada niat individu, melainkan pada peran yang dijalankan dalam sebuah ekosistem yang lebih besar. “Raffi itu bukan orang jahat. Tapi dia dipake di posisi yang bikin kejahatan keliatan normal.”
Berbagai aktivitas seperti festival, pameran UMKM, atau jalan sehat yang melibatkan figur selebritas pun dilihat dalam kacamata yang sama. Di permukaan, kegiatan itu tampak baik, merakyat, dan dermawan. Namun, di baliknya, terselip fungsi lain. “Tapi sebenernya itu panggung kekuasaan.”
Pertanyaan yang kemudian menggantung adalah: sejauh mana masyarakat mampu memisahkan antara hiburan yang disajikan dengan realitas struktural yang berjalan di belakang layar? Wacana ini menantang publik untuk lebih kritis, tidak hanya mempertanyakan niat, tetapi lebih tajam lagi, mempertanyakan fungsi dan efek dari setiap pertunjukan yang ditampilkan di hadapan mereka.
Artikel Terkait
Richard Lee Diperiksa 12 Jam sebagai Tersangka Pelanggaran Perlindungan Konsumen
dr. Richard Lee Penuhi Panggilan Polda, Prihatin Konflik Hukum dengan Sesama Dokter
Richard Lee Penuhi Panggilan Polisi sebagai Tersangka Kasus Skincare
Video Kekerasan Jennifer Coppen Beredar di Tengah Konflik dengan The Connell Twin