Ketegangan di Selat Hormuz kembali memanas. Eskalasi antara AS, Iran, dan Israel belakangan ini, menurut Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno dari Fraksi PAN, bukan cuma soal geopolitik regional. Situasi itu berisiko besar mengganggu pasokan energi global. Dan imbasnya? Bisa langsung terasa di Indonesia.
“Gejolak di Selat Hormuz punya implikasi langsung terhadap harga minyak dunia,” ujar Eddy dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/3/2026).
Ia mengingatkan, Selat Hormuz adalah jalur pelayaran energi yang paling vital. Kalau distribusi terganggu, pasar pasti merespons. Harganya melonjak. Nah, di situlah masalahnya bagi kita. Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia bakal langsung kena getahnya. Tekanan terhadap APBN akan membesar, terutama karena nilai impor yang tinggi dan juga kompensasi energi.
Jadi, apa yang harus dilakukan? Eddy menilai pemerintah tak bisa tinggal diam. Langkah antisipasi harus disiapkan dari sekarang.
“Saat ini ketergantungan pada energi fosil dari sumber impor membuat ruang fiskal kita mudah tertekan ketika terjadi krisis global,” tegasnya.
Dampaknya menurut dia lebih dari sekadar angka di anggaran. Fluktuasi harga minyak mentah bisa menekan daya beli masyarakat dan mendongkrak biaya produksi di berbagai sektor. Itu resiko nyata.
Namun begitu, di balik kekhawatiran ini ada peluang. Eddy melihat momentum untuk mempercepat transformasi energi dalam negeri. Gagasannya sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong energi baru terbarukan (EBT) dan memaksimalkan potensi domestik.
“Dalam konteks krisis global seperti sekarang, arah kebijakan tersebut terbukti semakin relevan,” katanya.
Indonesia punya segalanya: panas bumi, tenaga surya, hidro, sampai bioenergi. Potensi itu, sayangnya, belum dimanfaatkan secara optimal. Eddy mendorong percepatan investasi dan perbaikan regulasi. Tujuannya jelas: mengurangi ketergantungan pada impor.
“Setiap kali terjadi konflik di Timur Tengah, kita selalu dihantui kekhawatiran soal harga minyak. Ini harus menjadi momentum untuk mempercepat transformasi energi,” tegasnya lagi. “Ketahanan energi adalah bagian dari ketahanan nasional.”
Untuk jangka pendek, langkah mitigasi tetap diperlukan. Pemerintah diminta menyiapkan skenario agar gejolak global tidak langsung membebani APBN dan masyarakat. Penguatan cadangan energi nasional jadi salah satu kuncinya. Yang tak kalah penting adalah menyelaraskan kebijakan fiskal dengan kebijakan energi.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa gejolak global tidak langsung membebani masyarakat. Kebijakan fiskal dan energi harus disinergikan agar tekanan eksternal dapat diredam,” tutup Eddy.
Intinya, krisis di tempat jauh bisa jadi alarm keras bagi kita di rumah. Waktunya bergerak, sebelum harga minyak kembali membuat pusing.
Artikel Terkait
Jembatan Peninggalan Belanda di Klaten Hidup Kembali Setelah 13 Tahun
Karnaval Paskah Semarakkan Semarang, Kibarkan Bendera Raksasa dan Semangat Kebersamaan
Pertamina Patra Niaga Raih Empat Penghargaan Indonesia WOW Brand 2026
Presiden Prabowo Tandatangani Perpres Pengelolaan Kesehatan Terpadu