DPR Klaim Tak Diajak Bahas Rencana Impor 105 Ribu Pikap India

Rencana impor 105 ribu pikap dan truk dari India untuk Kopdes Merah Putih masih terus jadi perbincangan panas. Yang menarik, DPR mengaku sama sekali tak dilibatkan dalam pembahasan proyek raksasa ini.

Mufti Anam, anggota Komisi VI dari PDI Perjuangan, dengan tegas menyatakan hal itu. Parlemen, sebagai mitra kerja Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara, ternyata tak pernah diajak ngobrol serius soal impor puluhan ribu kendaraan itu.

"Kami tidak pernah sekalipun mendapatkan penjelasan dalam rapat mengenai rencana impor dalam skala sebesar ini," ujarnya lewat pesan singkat, Jumat lalu.

Anam mengaku kaget. Berita soal rencana ini seperti datang tiba-tiba, hanya lewat pemberitaan media. "Kami kaget tiba-tiba tahu dari media mereka impor 105 ribu pikap," katanya.

Padahal, ini bukan transaksi kecil-kecilan. Menurut Anam, keputusan impor sebanyak itu dampaknya bakal luas sekali. Industri otomotif dalam negeri bakal terpukul, belum lagi soal lapangan kerja, nasib UMKM, dan tentu saja beban APBN. Bahkan, ini seperti bertolak belakang dengan jargon hilirisasi yang kerap digaungkan pemerintah.

"Ya, bahkan ke arah kebijakan hilirisasi yang selama ini digaungkan pemerintah," tegas legislator dapil Jawa Timur itu.

Yang bikin curiga, skema pengadaannya terkesan sudah dipersiapkan dengan matang. Buktinya, rencana pengiriman unit tetap berjalan meski Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sudah minta ditunda. Dasco ingin menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan luar negeri dulu.

Nah, ini yang jadi pertanyaan besar buat Anam. "Pertanyaannya, kenapa DPR sebagai mitra pengawas tidak pernah diajak bicara?" tanyanya. Dia lalu melanjutkan, suaranya terdengar gusar, "Kepada siapa Agrinas bertanggung jawab? Atas perintah siapa dan untuk kepentingan siapa yang bahkan user yang akan menggunakannya tidak tahu."

Semua pertanyaan itu masih menggantung, menunggu jawaban yang jelas. Sementara itu, polemik impor pikap India terus bergulir, menyisakan tanda tanya besar tentang transparansi dan tata kelola proyek strategis negara.