Mengekspansi belanja tanpa perhitungan matang hanya akan memperbesar defisit dan membebani anak cucu nanti. Makanya, prioritas anggaran harus benar-benar difokuskan pada sektor produktif. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur strategis, dan transformasi digital adalah beberapa contohnya.
Reformasi untuk Jangka Panjang
Menghadapi dunia yang terpecah-belah, sekadar bertahan saja tidak cukup. Indonesia perlu melakukan reformasi struktural yang serius.
Pertama, basis pajak harus dikokohkan. Rasio pajak kita masih rendah. Reformasi administrasi, digitalisasi, dan perluasan basis pajak akan meningkatkan kapasitas fiskal tanpa menambah utang.
Kedua, belanja negara harus lebih efisien dan berkualitas. Setiap rupiah dari APBN harus berdampak optimal. Evaluasi kinerja dan transparansi dalam penggunaan anggaran perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan publik.
Ketiga, percepat hilirisasi. Bergantung pada ekspor bahan mentah hanya memperbesar kerentanan. Mengolah sumber daya alam di dalam negeri dan menguatkan industri manufaktur bernilai tambah tinggi adalah langkah strategis.
Keempat, jaring pengaman sosial harus adaptif. Dalam krisis, kelompok rentan selalu paling menderita. Sistem perlindungan sosial berbasis data yang solid harus bisa merespons dengan cepat dan tepat, tanpa pemborosan.
Peran Diplomasi dan Posisi Bebas Aktif
Dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia punya posisi unik untuk jadi penyeimbang. Diplomasi ekonomi kita harus diarahkan untuk membuka pasar baru, memperkuat kerja sama regional, dan mengurangi ketergantungan pada satu blok ekonomi tertentu.
Stabilitas di Asia Tenggara adalah kepentingan vital kita. Integrasi ekonomi kawasan dan perdagangan intra-regional yang kuat bisa menjadi bantalan saat ekonomi global melambat.
Menyongsong 2026 dengan Persiapan Matang
Memang, tahun 2026 masih akan dibayangi konflik dan fragmentasi. Tapi jangan sampai hal itu membuat kita takut dan hanya bersikap defensif.
Sejarah membuktikan, bangsa yang bertahan adalah yang disiplin secara fiskal, adaptif dalam kebijakan, dan konsisten melakukan reformasi. Modal kita cukup kuat: demografi produktif, stabilitas politik yang terjaga, dan sumber daya alam melimpah.
Tugas kami di Komisi XI adalah memastikan kebijakan fiskal menjaga keseimbangan. Antara stabilitas jangka pendek dan transformasi untuk masa depan. APBN harus jadi alat perlindungan sekaligus mesin perubahan.
Perang mungkin jauh dari wilayah kita, tapi dampak ekonominya terasa dekat. Maka, kehati-hatian fiskal, keberanian mereformasi, dan kepemimpinan yang visioner adalah kuncinya.
Indonesia harus menyambut 2026 bukan dengan ketakutan, tapi dengan kesiapan strategis. Keyakinan bahwa fondasi ekonomi kita cukup kuat untuk menghadapi dunia yang tak pasti ini.
Hasanuddin Wahid. Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi PKB.
Artikel Terkait
Kemlu: 4.882 WNI di Kamboja Minta Bantuan Pulang, Mayoritas Bekerja di Kantor Scam
Pertamina Pastikan Kesiapan Pasokan Avtur Jelang Puncak Mudik Lebaran 2026
Gubernur Khofifah Wanti-wanti Lonjakan Harga Cabai Rawit Pengaruhi Inflasi Jatim
Wakil Ketua Baleg DPR Dukung Komcad untuk ASN, Usul Wajib Militer Dipertimbangkan