Penerangan Jalan Minim Jadi Sorotan dalam Persiapan Mudik Lebaran 2026 di Banten

Usai menghadiri Rakor Mudik 2026 di Mapolda Banten, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi, mengungkapkan satu masalah yang cukup mengganggu: penerangan jalan. Menurutnya, masih ada beberapa titik di jalur mudik, baik itu jalan kota, provinsi, hingga nasional, yang pencahayaannya kurang. Kondisi ini tentu berisiko, terutama di malam hari.

"Terus kemudian juga penerangan jalan yang saat ini masih ada beberapa titik di jalan-jalan kota, jalan-jalan provinsi, dan jalan nasional yang memang masih membutuhkan perbaikan," ujar Deden, Rabu (25/2/2026).

Untuk mengatasinya, Pemprov Banten berencana memberikan bantuan lampu kepada pemerintah kabupaten dan kota. Harapannya, bantuan itu bisa dipasang di ruas-ruas jalan yang gelap dan rawan kecelakaan.

"Oleh karena itu, peran dari provinsi nanti memberikan bantuan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan penerangan di jalan-jalan yang masih minim dan sulit," katanya.

Namun begitu, penerangan bukan satu-satunya fokus. Deden juga menyebutkan bahwa pos-pos kesehatan akan disiapkan di sepanjang jalur mudik. Posko ini nantinya bisa menjadi tempat pertolongan pertama bagi pemudik maupun petugas di lapangan.

Hanya saja, ada catatan penting dari Kapolda Banten dalam rapat tersebut.

"Namun tadi ada beberapa penekanan dari Bapak Kapolda bahwa jangan sampai tenaga-tenaga kesehatan tidak memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya kami dari pemerintah daerah nanti bekerja sama dengan pihak kabupaten dan kota untuk menyiapkan posko-posko kesehatan guna memfasilitasi para pemudik," jelas Deden.

Baginya, kesuksesan arus mudik Lebaran 2026 ini bergantung pada kerja sama semua pihak. "Ini memang kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh stakeholder yang ada," tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni sudah mengingatkan soal perbaikan infrastruktur jalan. Ia menargetkan semua perbaikan, baik yang menjadi kewenangan provinsi, pusat, maupun kabupaten/kota, harus tuntas sepuluh hari sebelum Lebaran.

Andra bahkan meminta Dinas PUPR Provinsi Banten untuk aktif berkoordinasi, meski pekerjaan itu bukan tanggung jawab langsung pemprov. "Saya minta ke Pak Arlan (Kadis PUPR Banten), walau itu bukan kewenangan kita, tetap diperhatikan supaya kita berkoordinasi dengan pihak terkait," kata Andra pada Kamis (19/2/2026).

Ia mengaku mendapat banyak laporan warga soal jalan nasional yang rusak. Untuk itu, ia akan membuka komunikasi dengan Kementerian PUPR atau pihak lain yang berwenang. "Banyak jalan nasional yang bolong. Bukan kita yang membenahi, tapi kita koordinasi. Begitu juga dengan jalan kabupaten," ucapnya.

Perbaikan harus segera dilakukan, meski sifatnya sementara. Andra tak menampik bahwa penanganan jelang mudik ini seringkali hanya bersifat darurat, sambil menunggu pekerjaan permanen oleh kontraktor.

"Jelang lelang dan kontrak, mohon untuk dimaklumi penanganan ini sementara. Kita bangun komunikasi dalam rakor, H-10 targetnya," pungkas Andra.