jelasnya panjang lebar. Ia pun menunjuk beberapa daerah seperti Banyuwangi, Klungkung, dan Subang sebagai contoh. Di sana, pengelolaan sampah berbasis komunitas dengan pemilahan sejak dini terbukti mampu meringankan beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Di sisi lain, Tito juga menyoroti sebuah inovasi yang menarik: budidaya maggot atau larva lalat Black Soldier Fly (BSF). Olahan sampah organik ini bukan cuma mengurangi volume, tapi juga punya nilai ekonomi. Hasilnya bisa jadi pakan ternak atau pupuk, selaras dengan prinsip ekonomi sirkular yang digaungkan.
Sementara di hilir, tantangannya tak kalah besar. Sistem pengangkutan dan pengolahan di kota-kota padat sampah harus diperkuat. Teknologi bisa jadi solusi, tapi harus diiringi tata kelola dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai canggih di alat, tapi kacau di manajemen.
Harapannya jelas. Melalui rakornas ini, pengelolaan sampah harus berubah dari yang bersifat reaktif jadi gerakan kolaboratif yang terstruktur. Berkelanjutan.
“Kotanya bersih, karena pasukan sumpahnya yang bergerak cepat. Sehingga pada waktu pagi hari nggak ada sampah,”
tutup Tito dengan gambaran ideal yang diidamkan banyak warga.
Rapat koordinasi nasional itu sendiri dihadiri sejumlah pejabat tinggi. Tampak hadir Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, beserta beberapa wakil menteri dan kepala daerah. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa persoalan ini memang membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang nyata.
Artikel Terkait
Kapolri Instruksikan Seluruh Jajaran Tanggapi Setiap Pemberitaan Media
Bea Cukai dan BNN Gagalkan Penyelundupan Ribuan Pil Ekstasi Berkedok Gaun Pengantin
Elemen Masyarakat Deklarasi Dukungan untuk Program Jaga Jakarta Polda Metro Jaya
Wamenpar: Pariwisata Berkelanjutan Jadi Keharusan untuk Tingkatkan Daya Saing Global