BPS Siapkan Rp1,3 Triliun untuk Sensus Ekonomi 2026

Jakarta tengah bersiap. Pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026 mendatang, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menggelar Sensus Ekonomi (SE) 2026. Soal dana, tampaknya tak perlu terlalu dikhawatirkan. Sekretaris Utama BPS, Zulkipli, memastikan anggaran untuk kegiatan besar itu sudah disiapkan, meski ada situasi efisiensi di mana-mana.

“Saat ini dukungan anggaran masih bagus,” ujar Zulkipli, Rabu (25/2/2026) di Jakarta Pusat. Acara Kick Off Publisitas SE 2026 jadi momen penegasan itu.

“Walaupun ada kondisi efisiensi, karena ini amanat undang-undang, maka Sensus Ekonomi 2026 ini harus dilaksanakan. Total anggarannya sekitar Rp1,3 triliun,” jelasnya.

Angka itu bukan main-main. Tapi, wajar mengingat cakupan sensus kali ini sangat luas. Menurut Zulkipli, sensus akan menyasar semua perusahaan, mulai dari usaha mikro yang mungkin cuma punya gerobak, hingga korporasi besar berskala nasional. Saat ini, yang sudah terdaftar dan akan dijangkau lebih dari 30 juta perusahaan. Bayangkan saja betapa besarnya pekerjaan itu.

Nah, untuk menjangkau mereka semua, BPS tak bisa bekerja sendirian. Mereka sudah menjalin koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan asosiasi. Tujuannya jelas: memudahkan akses ke data.

“Misalnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan yang membawahi seluruh industri di bawahnya. Kami minta dukungan untuk mendapatkan data-data yang kami inginkan,” papar Zulkipli lebih detail.

Mekanismenya akan dipermudah. Perusahaan-perusahaan itu nantinya kemungkinan akan dihubungi langsung oleh kementerian terkait.

“Mungkin nanti akan dipanggil secara tersendiri oleh teman-teman kementerian. Kami sampaikan link-nya, bisa kami kirim email. Jadi petugas kami di bulan Mei dan Juli tidak akan datang ke kantor itu lagi di tahap awal,” katanya.

Tapi, bagi yang lalai atau tidak sempat mengisi via daring, tetap ada tim lapangan. “Nanti akan didatangi oleh petugas kami di bulan Mei sampai bulan Juli,” tambah Zulkipli.

Lalu, siapa saja petugas lapangan itu? Rupanya BPS membuka peluang bagi banyak pihak. Mereka akan merekrut dari masyarakat umum, melibatkan mahasiswa, plus tentunya mengerahkan staf organik BPS sendiri. Upaya besar butuh pasukan besar, begitu kira-kira.

Di sisi lain, sosialisasi juga digenjot. Molly Prabawaty, Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), menyebut peran Bakohumas akan krusial. Jaringan humas pemerintah ini akan turun tangan menyampaikan detail sensus kepada pelaku usaha.

“Pelaku usaha ini nanti kita berikan informasi yang lebih jelas. Supaya mereka paham maksud dan tujuannya,” kata Molly.

Ia mengacu pada survei sebelumnya yang menunjukkan mayoritas pelaku usaha sebenarnya bersedia menjadi responden. “68 persen bersedia asal tujuannya dan manfaatnya jelas,” ujarnya.

“Nah, inilah gunanya insan-insan humas. Kita buat narasi yang jelas, lalu kita gaungkan melalui kanal-kanal komunikasi yang dimiliki oleh kementerian/lembaga,” pungkas Molly. Tampaknya, semua lini sedang digerakkan untuk memastikan sensus berjalan mulus.