Jakarta tengah bersiap. Pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026 mendatang, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menggelar Sensus Ekonomi (SE) 2026. Soal dana, tampaknya tak perlu terlalu dikhawatirkan. Sekretaris Utama BPS, Zulkipli, memastikan anggaran untuk kegiatan besar itu sudah disiapkan, meski ada situasi efisiensi di mana-mana.
“Saat ini dukungan anggaran masih bagus,” ujar Zulkipli, Rabu (25/2/2026) di Jakarta Pusat. Acara Kick Off Publisitas SE 2026 jadi momen penegasan itu.
“Walaupun ada kondisi efisiensi, karena ini amanat undang-undang, maka Sensus Ekonomi 2026 ini harus dilaksanakan. Total anggarannya sekitar Rp1,3 triliun,” jelasnya.
Angka itu bukan main-main. Tapi, wajar mengingat cakupan sensus kali ini sangat luas. Menurut Zulkipli, sensus akan menyasar semua perusahaan, mulai dari usaha mikro yang mungkin cuma punya gerobak, hingga korporasi besar berskala nasional. Saat ini, yang sudah terdaftar dan akan dijangkau lebih dari 30 juta perusahaan. Bayangkan saja betapa besarnya pekerjaan itu.
Nah, untuk menjangkau mereka semua, BPS tak bisa bekerja sendirian. Mereka sudah menjalin koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan asosiasi. Tujuannya jelas: memudahkan akses ke data.
“Misalnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan yang membawahi seluruh industri di bawahnya. Kami minta dukungan untuk mendapatkan data-data yang kami inginkan,” papar Zulkipli lebih detail.
Mekanismenya akan dipermudah. Perusahaan-perusahaan itu nantinya kemungkinan akan dihubungi langsung oleh kementerian terkait.
Artikel Terkait
Kapolri Instruksikan Seluruh Jajaran Tanggapi Setiap Pemberitaan Media
Bea Cukai dan BNN Gagalkan Penyelundupan Ribuan Pil Ekstasi Berkedok Gaun Pengantin
Elemen Masyarakat Deklarasi Dukungan untuk Program Jaga Jakarta Polda Metro Jaya
Wamenpar: Pariwisata Berkelanjutan Jadi Keharusan untuk Tingkatkan Daya Saing Global