Sekjen Golkar Desak Pembahasan RUU Pemilu Dimulai, Khawatir Ganggu Jadwal Rekrutmen KPU

Di gedung DPR yang ramai, Sekjen Partai Golkar M Sarmuji menyuarakan urgensi yang nyaris mendesak. Ia mendorong pembahasan RUU Pemilu untuk segera dimulai. Alasannya sederhana tapi krusial: waktu tak banyak.

"Ya, dari sisi kami, kalau memang ada niat untuk mengubah aturan, ya sebaiknya pembahasannya segera kita mulai," ujar Sarmuji di Senayan, Kamis lalu.

Menurutnya, jadwal pemilu sudah menanti. Tahapan awal, yang rencananya bergulir akhir tahun ini, adalah rekrutmen penyelenggara pemilu. Nah, ini masalahnya.

"Rekrutmen seperti itu mustahil dilakukan kalau dasar hukumnya, yaitu undang-undangnya, belum juga selesai," tegasnya.

Jadi, pesannya jelas. Kalau pemerintah dan DPR serius mau revisi UU Pemilu, pembicaraan harus segera digeber. Jangan sampai nanti malah menghambat proses yang sudah terjadwal.

"Makanya, kalau memang mau diubah, ya kita mulai sekarang," sambung Sarmuji.

Di sisi lain, politisi Golkar ini memahami bahwa belum bergeraknya pembahasan RUU itu pasti ada sebabnya. Bisa jadi karena situasi nasional yang lagi tak ringan.

"Tentu banyak pertimbangan. Kondisi kebangsaan kita saat ini pasti jadi salah satu faktornya," ucap dia.

"Kita lagi menghadapi tantangan lain yang berat, seperti soal ketahanan energi yang harus diamankan. Fokus mungkin sedang ke sana. Bisa jadi hal-hal semacam itu yang jadi pertimbangan," lanjutnya menerka.

Meski begitu, posisi Golkar sendiri terkesan fleksibel. Mereka tak mempersoalkan apakah UU itu nantinya direvisi atau dibiarkan saja.

"Bagi Golkar sih, kita siap saja. Nggak diubah juga nggak apa-apa, diubah juga bagus," katanya.

Tapi tentu, harapannya tetap ada. Jika perubahan itu benar-benar terjadi, Sarmuji berharap ada penyempurnaan di dalamnya. Aturan yang lebih baik, tentunya.

"Sebaiknya kalau mau diubah, ya segera. Soalnya tahapannya kan harus segera berjalan," imbuhnya, menutup perbincangan.