Aktris Albania Gugat Pemerintah Soal Penggunaan Wajah dan Suaranya untuk Menteri AI

Sudah berbulan-bulan ini, orang-orang kerap memanggilnya “Menteri Diella” di jalan. Sosok digital itu mulai mengaburkan identitas aslinya. Keterkaitannya bukan lagi teknis, tapi sudah masuk ke ranah personal.

Duplikasi Identitas yang Problematic

Mark Marku, dekan Fakultas Sejarah dan Filologi Universitas Tirana, melihat kasus ini sebagai bentuk duplikasi identitas. “Memberi lisensi atas penampilan Anda untuk satu tujuan, bukan berarti Anda menjual seluruh kepribadian Anda,” katanya.

“Tidak ada yang berhak mengambil identitas seseorang dan menggunakannya melampaui kesepakatan,” tambahnya.

Dan memang, perbedaan peran asisten digital dengan menteri sangatlah besar. Yang satu menjawab pertanyaan teknis, yang lain berbicara atas nama negara.

Setelah diangkat, “Diella” pernah tampil di parlemen, berbicara di depan anggota dewan sebagai menteri. Juga di berbagai forum publik, dalam dan luar negeri.

Naskahnya mungkin ditulis orang lain. Tapi wajah dan suaranya tetap milik Bisha. “Terkadang saya merasa khawatir, takut dengan apa yang akan diucapkan oleh ‘saya’ yang digital itu,” aku sang aktris. “Seperti saat di parlemen, misalnya.”

Diakui Dunia, Tapi…

Di kancah internasional, proyek Menteri AI ini justru dapat pujian. Februari 2026 lalu, “Diella” terpilih dari ribuan peserta di lebih dari 100 negara untuk menerima Global Future Fit Seal dalam World Governments Summit di Dubai.

Namun, secara teknis, “Diella” tetaplah chatbot. Sebuah asisten virtual yang beroperasi dalam parameter yang sudah ditetapkan.

Besmir Semanaj, ahli TI, menyebut belum ada bukti publik bahwa sistem ini sudah berkembang menjadi pembuat keputusan yang mandiri. “Kita belum tahu apakah ‘Diella’ sudah dilatih sebagai sistem independen,” ujarnya.

Inovasi yang Diselidiki

Saat meluncurkan “Diella”, PM Edi Rama berjanji ini akan membawa era baru: lelang publik bebas korupsi, dana negara transparan 100%.

Tapi pada kenyataannya, avatar ini cuma satu bagian dari sistem tata kelola digital Albania yang lebih besar. Sistem itu dikelola AKSHI.

Dan di sinilah masalah lain muncul. Desember 2025, pengadilan khusus korupsi Albania menjatuhkan status tahanan rumah pada sejumlah pejabat senior AKSHI. Mereka diselidiki atas dugaan korupsi dan penyalahgunaan jabatan terkait lelang dan pengadaan proyek digital.

Penyelidikan terhadap AKSHI ini secara hukum terpisah dari gugatan Bisha. Tapi, seperti diungkap Mark Marku, persepsi publik itu penting. Bagaimana mungkin sebuah sistem yang digadang-gadang memerangi korupsi, justru dikelola oleh lembaga yang diduga bermasalah?

Kepercayaan pada sistem dan pada “Diella” bisa ikut ternoda.