Indonesia Desak UE Segera Patuhi Putusan WTO Soal Diskriminasi Minyak Sawit

Namun begitu, realitas di lapangan masih berlarut. Dalam sidang rutin Dispute Settlement Body WTO akhir Januari 2026 kemarin, Uni Eropa sendiri melaporkan bahwa penyesuaian kebijakan mereka belum tuntas. Laporan itu sekaligus mengonfirmasi kekhawatiran Indonesia.

Menyikapi hal ini, pemerintah mengaku sudah menyiapkan beberapa skenario. Opsi-opsi itu akan dijalankan jika UE ternyata belum juga menunjukkan kepatuhan penuh. Diskusi intensif juga terus dilakukan untuk memastikan kesiapan dari sisi hukum dan teknis. Pendekatan ini, menurut Budi, mencerminkan komitmen Indonesia melindungi kepentingan nasional. Di sisi lain, juga untuk menjaga akses pasar sawit ke Eropa dalam jangka panjang.

Koordinasi dengan pelaku usaha dan asosiasi terkait akan diperketat. Tujuannya agar penanganan kasus ini efektif dan memberikan kepastian bagi industri sawit nasional yang melibatkan jutaan petani.

"Indonesia mendukung agenda keberlanjutan dan transisi energi global," imbuh Budi.

Tapi, tegasnya, kebijakan keberlanjutan tidak boleh dijadikan alat untuk menerapkan langkah-langkah yang justru melanggar prinsip nondiskriminasi dalam perdagangan multilateral. Itu garis merahnya.