Itu artinya, hampir 30-40% suara pemilih hilang begitu saja. "Oleh karena itu, parliamentary threshold harus ditiadakan atau dengan kata lain, parliamentary threshold 0% untuk menghindari terbuangnya data yang sia-sia," pungkasnya.
Di Sisi Lain, NasDem Bersikukuh di Angka 7%
Pandangan Partai Buruh ini jelas bertolak belakang dengan posisi NasDem. Sebelumnya, Ketua Umum NasDem Surya Paloh sudah menyatakan partainya akan konsisten mendorong ambang batas parlemen naik ke level 7 persen.
Di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/2), Paloh menyampaikan argumennya. Baginya, angka 7% jauh lebih efektif.
"Saya pikir biasanya NasDem itu harusnya tetap konsisten saja di situ. Kecuali ada perubahan-perubahan yang berarti sekali ya," ujar Paloh.
Dia lalu merenungkan soal banyaknya partai politik yang ada sekarang. "Kita terlalu gembira dengan banyaknya seluruh partai-partai politik untuk dan atas nama kepentingan demokrasi itu sendiri," katanya.
Namun begitu, Paloh mempertanyakan esensi demokrasi itu sendiri. "Tapi di sisi lain, untuk apa demokrasi kalau tidak membawa azas manfaat dan konsistensi kita menuju arah cita-cita kemerdekaan yang kita miliki."
Menurutnya, efektivitas dan stabilitas pemerintahan perlu jadi pertimbangan utama. Perubahan ke arah sistem yang lebih "selektif" dalam jumlah partai, dalam pandangannya, akan lebih menguntungkan bagi masa depan bangsa.
Artikel Terkait
Pemerintah Pastikan Bonus Hari Raya untuk Ojol Kembali di Lebaran 2026
Korlantas Polri Siapkan Empat Klaster Pengamanan untuk Operasi Ketupat 2026
Presiden Prabowo Sambut Hangat dan Dengarkan Aspirasi Mahasiswa Indonesia di Yordania
PBB Sahkan Resolusi Serukan Gencatan Senjata dan Perdamaian Abadi di Ukraina