DPR Minta Penundaan Impor Kendaraan India untuk Program Koperasi Desa

Jakarta: Rencana pemerintah mengimpor puluhan ribu kendaraan dari India untuk program Koperasi Desa Merah Putih mendapat respons dari Senayan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta agar rencana itu ditunda. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto yang masih berada dalam kunjungan kerja luar negeri perlu dilibatkan dalam pembahasan detailnya.

"Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri," ujar Dasco, seperti dikutip dari Antara.

Dasco meyakini, sepulangnya ke Tanah Air, Presiden akan mengkaji ulang rencana ini. Ia juga akan meminta pendapat dan mengevaluasi kesiapan industri otomotif dalam negeri sebelum keputusan final diambil. "Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," tegasnya.

Permintaan penundaan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, dua raksasa otomotif India, Mahindra & Mahindra dan Tata Motors, dikabarkan mendapat pesanan besar. Mahindra akan memasok 35.000 unit Scorpio Pik Up pada 2026, sementara Tata Motors menyepakati pengiriman 70.000 unit kendaraan niaga. Semua itu untuk mendukung aktivitas pertanian dan logistik di desa melalui proyek KDKMP.

Nah, di sisi lain, rencana impor massal ini langsung memantik kritik. Anggota DPR RI lainnya, Ahmad Iman Sukri, menilai langkah itu justru bertolak belakang dengan komitmen Presiden Prabowo sendiri. Selama ini, Prabowo dikenal getol mendorong penggunaan produk lokal.

Buktinya? Presiden kerap menunjukkan kebanggaan menggunakan kendaraan buatan dalam negeri. Bahkan, dia mengarahkan para menteri dan pejabat tinggi untuk memakai mobil seperti Maung. Lalu, bagaimana mungkin sekarang justru membeli ratusan ribu unit dari luar?

Pertanyaan itu kini menggantung. Menunggu kepulangan Presiden dan pembahasan lebih lanjut di internal pemerintah. Apakah impor akan benar-benar diteruskan, atau ada ruang bagi produk dalam negeri untuk mengambil peran? Waktulah yang akan menjawab.