DPR dan Menperin Minta Penundaan Impor 105.000 Pikap India

Jakarta "Dari DPR bilang apa kami ikut, pemerintah bilang apa kami ikut. Pokoknya kami taat, setia, loyal kepada negara dan rakyat."

Begitu penegasan Joao Angelo De Sousa Mota, Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, saat dihubungi. Pernyataannya ini merespons pesan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang meminta penundaan rencana impor puluhan ribu mobil pikap dari India.

Dasco sendiri sudah menyampaikan pesan itu secara resmi. Ia meminta pemerintah menahan dulu rencana pengadaan 105.000 kendaraan itu. Alasannya, Presiden Prabowo Subianto masih berada dalam kunjungan kerja luar negeri.

"Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin lalu.

Menurut Dasco, Presiden perlu membahas rencana ini secara detail nanti. Termasuk di dalamnya, meminta pendapat dan menimbang kesiapan industri otomotif dalam negeri sebelum keputusan final diambil.

Industri Dalam Negeri Sudah Mampu

Di sisi lain, muncul juga keberatan dari Kementerian Perindustrian. Menteri Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, Indonesia sebenarnya sudah sanggup memproduksi kendaraan pikap secara mandiri. Ini bukan sekadar soal kemampuan teknis, tapi juga nilai ekonomi yang besar.

Agus punya hitungannya. Katanya, jika pengadaan 70.000 unit pikap 4x2 itu dipenuhi dari produksi lokal, dampak ekonomi yang tercipta bisa mencapai angka fantastis: sekitar Rp27 triliun. Angka itu berasal dari efek berantai ke industri pendukung di dalam negeri.

Rencana impor skala besar ini sendiri bermula dari proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dua raksasa otomotif India, Mahindra & Mahindra dan Tata Motors, mendapat pesanan melalui Agrinas Pangan Nusantara.

Mahindra berencana memasok 35.000 unit Scorpio Pik Up pada 2026. Sementara Tata Motors mengumumkan kesepakatan untuk menyuplai 70.000 unit kendaraan lainnya. Tujuannya untuk mendukung aktivitas pertanian dan logistik di pedesaan.

Namun begitu, dengan adanya permintaan penundaan dari DPR dan penegasan dari Menperin, bola kini ada di pihak pemerintah. Semuanya tampaknya menunggu kepulangan Presiden dan pembahasan lebih lanjut. Joao dan Agrinas pun menyatakan sikap siap mengikuti arahan apapun yang nanti ditetapkan.