Anggota DPR Ingatkan Ulang Ancaman Kolaps BPJS Kesehatan pada 2026

Di Ruang Rapat yang Sama, Peringatan Lama Soal BPJS Kesehatan Bergema Kembali

Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR, punya ingatan yang tajam. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan pimpinan BPJS Kesehatan, Rabu (8/4) lalu di Senayan, ia mengingatkan sebuah proyeksi suram yang pernah didengarnya bertahun-tahun silam. Kala itu, direksi lama BPJS menyebut, tanpa intervensi serius, tahun 2026 bisa jadi tahun kolaps bagi keuangan badan penyelenggara jaminan kesehatan nasional itu.

"Saya ingat di ruang rapat ini beberapa tahun yang lalu," ujar Charles, Jumat (10/4).

"Disampaikan kepada kita bahwa kalau tidak ada intervensi secara serius, maka tahun 2026 ini keuangan dari BPJS Kesehatan bisa kolaps, Pak. Saya ingin Bapak menjelaskan kepada kita ketahanannya ini sampai kapan, Pak."

Pertanyaannya itu menggantung. Namun begitu, kekhawatirannya tak cuma soal proyeksi masa depan. Ada janji pemerintah yang hingga kini masih mengambang, yakni suntikan modal tambahan senilai Rp20 triliun untuk memperkuat arus kas BPJS.

"Kelanjutannya sampai mana?" tanyanya lagi. "Karena sepertinya sampai hari ini, saya nggak tahu mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan, apakah sudah ada suntikan dari pemerintah?"

Di sisi lain, persoalan akut lain yang disoroti Charles adalah nasib 11 juta peserta yang dinonaktifkan sejak Januari. Meski sempat ada kesepakatan bahwa mereka tetap berhak dilayani, realitas di lapangan ternyata berbelit.

"Kalau di kita ini yang kita pahami, 11 juta yang dinonaktifkan harus bisa mengakses layanan secara gratis, dibiayai oleh pemerintah," jelasnya.

"Tetapi yang disampaikan oleh Pak Menkes dan beberapa pihak yang kita undang di sini, sepertinya yang diakui hanya 100 sekian ribu saja yang masuk dalam kategori pasien katastropik."

Ia pun mendesak Dirut BPJS untuk membuka data reaktivasi peserta, mencakup PBI, mandiri, maupun yang dibiayai pemda. Soal yang terakhir ini rupanya sedang runyam. Menurut Charles, pagi itu ia dan beberapa koleganya sempat bertemu sejumlah bupati yang mengeluh.

"Salah satunya yaitu kesulitan membayarkan iuran untuk PBPU-Pemda," ungkapnya, menyebut pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pusat sebagai biang keladi. Alhasil, tren kepesertaan aktif di daerah pun terus menurun.

Politisi PDIP itu kemudian menyentil soal prioritas anggaran negara. Ia berhitung, butuh sekitar Rp113 triliun per tahun untuk menanggung seluruh peserta non-pekerja agar seluruh rakyat Indonesia tercakup aktif. Angka yang menurutnya sangat mungkin diwujudkan.

"Sedangkan kalau kita tahu kebutuhan rakyat hari ini, yang paling berdasar adalah pendidikan dan kesehatan," tegas Charles.

Ia berharap laporan soal dampak pemotongan TKD ini bisa sampai ke meja presiden. Sebab, tanpa keselarasan antara kebijakan fiskal pusat dan realitas di akar rumput, target kepesertaan 100 persen hanya akan jadi mimpi.

"Dan yang pasti saya yakin kita semua yang hadir di sini punya keinginan yang sama," tutupnya. "Kita ingin agar setiap warga negara, tidak ada alasan bagi setiap warga negara untuk tidak bisa berobat. Dan kita harus cari solusinya sama-sama."